Network
Suparto menilai, untuk kasus korupsi di masa pandemi ini merupakan hal yang brutal, karena Indonesia sedang mengalami kesulitan serta Presiden yang tengah berjuang untuk menangani permasalahan COVID-19.
"Ini sangat brutal. Selain karena penggarongan uang negara yang dilakukan saat pandemi, rakyat kesusahan dan Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian serius untuk mengatasi pandemi. Presiden melakukan realokasi anggaran di APBN untuk mengatasi pandemi dan bukan untuk 'disimpeni'," tuturnya.
Ia menilai bahwa tertangkapnya dua menteri dalam OTT sekarang ini seolah merupakan fenomena ketidakpahaman terkait realokasi anggaran dan keinginan Presiden untuk menangani pandemi yang terjadi.
Baca Juga: Minta HRS Jadi Juru Damai Papua, Mariska Lubis: Tak Ada Lagi Orang yang Paling Tepat Selain Beliau
"Untuk korupsi bansos, di mana nurani Kemensos? Komitmen Presiden Jokowi memberantas korupsi dan mengatasi pandemi, maka bawahannya harus paham betul ini," tuturnya.
Padahal menurutnya, realokasi anggaran yang dilakukan untuk penanganan COVID-19 ini telah dibuat sedemikian rupa dan khusus, namun masih ada saja ditemukan praktik korupsi di lapangan.
"Realokasi ini diberikan payung hukum, ada akuntabilitas khusus, akuntabilitas konvensional tidak berlaku. Pengadaan barang lebih khusus. Tetapi itu tidak membebaskan orang korup," tuturnya.
Baca Juga: Mahfud MD Apresiasi Pemberantasan Korupsi oleh KPK: Bravo KPK!
Meski begitu, dengan ditetapkannya dua menterim enjadi tersangka, menurutnya ini merupakan gambaran dari telah berjalannya penegakkan hukum, karenanya ia berharap semua pihak dapat menaati penegakkan hukum yang ada untuk menyelamatkan uang negara.
Kemudian terhadap kinerja KPK, ia memberikan apresiasinya dan menilai institusi pimpinan Firli Bahuri hadir di saat yang tepat menjelang akhir tahun.***
