Network
PR BEKASI – Ketua Progres 98 Faizal Assegaf meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau akrab disapa Gus Yaqut untuk ‘puasa bicara’.
Faizal Assegaf meminta Gus Yaqut perlu meminimalisir bicara terutama terkait isu-isu sensitif yang melukai hati umat Islam.
Hal tersebut disampaikan oleh Faizal Assegaf berkaitan dengan pernyataan Gus Yaqut mengenai polemik Syiah dan Ahmadiyah yang mendapatkan perhatian publik.
Baca Juga: Dikunjungi Gus Yaqut, Gus Mus Beri Pesan: Jangan Korupsi dan Rangkul Semua Pihak
Bahkan meski pada akhirnya Gus Yaqut harus meluruskan atau mengklarifikasi pernyataannya.
“Sebaiknya Gus Yaqut @Ansor_Satu ‘puasa bicara’, hindari isu-isu sensitif dan melukai hati umat Islam,” kata Faizal Assegaf dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @faizalassegaf pada Sabtu, 26 Desember 2020.
Sebaiknya Gus Yakut @Ansor_Satu 'puasa bicara', hindari isu2 sensitif & melukai hati umat Islam. Ikuti cara bijak @jokowi. Menag lama "ditendang" dari kabinet krn bikin gaduh.
Gus Yaqut Sampaikan Klarifikasi, Luruskan Pernyataan Soal Ahmadiyah dan Syiah - https://t.co/bC0yxPdGCy— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) December 25, 2020
Faizal Assegaf menyampaikan bahwa Gus Yaqut harus mengikuti cara bijak Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, Menag terdahulu (Fachrul Razi) dicopot dari kabinet Indonesia Maju karena kerap bikin gaduh.
Baca Juga: Semprot Fadli Zon yang Kritik Menag Gus Yaqut, Muannas Alaidid: Yang Nambah Masalah Itu Seperti Anda
“Ikuti cara bijak @jokowi. Menag lama ‘ditendang’ dari kabinet karena bikin gaduh,” kata Faizal Assegaf.
Diberitakan sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas selaku Menag menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah.
"Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai Menteri Agama melindungi mereka sebagai warga negara," kata Gus Yaqut dikutip dari Antara.
Hal itu sampaikannya untuk meluruskan adanya beberapa pihak yang keliru dalam menafsirkan konteks pernyataannya yang ia sampaikan sebelumnya.
Baca Juga: Bingung Jokowi Malah Pilih Risma, Rocky Gerung: Bekas Koruptor Malah Diganti dari Partai yang Sama
Gus Yaqut menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum, termasuk pengikut Ahmadiyah dan Syiah.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagai warga negara, pengikut Ahmadiyah dan Syiah pun tidak dikecualikan dalam hal perlindungan hukum itu.
"Sekali lagi, sebagai warga negara, bukan jemaah Syiah dan Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear," kata Gus Yaqut.
Kemudian, terkait dengan soal toleransi antarumat beragama, Gus Yaqut mengatakan bahwa Kementerian Agama siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu bermasalah dengan dua kelompok tersebut.
"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kemenag akan memfasilitasi," kata mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Baca Juga: Polisi Tangkap Suami dari Guru PAUD, Cabuli 3 Anak Tetangga Bermodal Tayangan Film Kartun
Sebelumnya pada Kamis lalu, 24 Desember 2020, Gus Yaqut mengatakan bahwa kedua kelompok minoritas Syiah dan Ahmadiyah merupakan warga negara Indonesia yang harus dilindungi.
Hal itu diungkapkannya sebagai bentuk respons terhadap permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra yang meminta pemerintah mengafirmasi urusan minoritas.
Hal tersebut disampaikan secara daring dalam forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Selasa, 15 Desember 2020 lalu.
Baca Juga: Asmirandah Lahirkan Anak Pertama di Hari Natal, Jonas Rivanno: Bukan Pilih-pilih, Memang Sudah HPL
“Terutama bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi, itu perlu afirmasi,” kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Menurut Azyumardi, afirmasi itu kurang tampak diberikan oleh pemerintah pada kelompok minoritas.***
