Network
PR BEKASI - Berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus dan menurunkan jumlah pasien terinfeksi COVID-19 di Jakarta terus dilakukan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 3 Januari 2021 mendatang.
Berbagai istilah dalam PSBB telah digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari PSBB Transisi hingga PSBB Ketat atau Total, maupun istilah rem darurat sempat dilakukan.
Dalam pernyataannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap bahwa kebijakan rem darurat yang sempat dilakukan pada beberapa waktu lalu, bisa saja dilakukan kembali. Hal itu menurutnya tergantung pada situasi lonjakan kasus positif COVID-19.
Baca Juga: Tergeletak Berlumuran Darah di Jalan Bandung Dini Hari, Polisi Sebut Korban Dikeroyok Geng Motor
"Kalau nanti memang sudah melebihi dari standar terkait R0 (angka reproduksi atau potensi penularan dari penyakit Covid-19), kasus aktif dan lain-lain, bisa saja 'emergency break' ditarik kembali," kata Riza Patria seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Selasa, 29 Desember 2020.
Ia memastikan bahwa keputusan yang diambil akan sesuai dengan fakta dan data perkembangan kasus COVID-19. Tentu ahli akan dilibatkan, juga sejumlah pimpinan di DKI Jakarta akan terlibat untuk pengambilan keputusan yang terbaik.
"Itu kan disesuaikan dengan fakta dan data. Pak Gubernur itu pimpin rapat, mendengarkan semua pihak di internal, dengan Forkopimda, dengan satgas pusat, dengan para pakar, ahli yang semua sampaikan fakta dan data apa adanya, kita putuskan bersama," katanya.
Namun Riza juga mengatakan bahwa ditariknya rem darurat, bisa saja tidak dilakukan, sebaliknya justru tidak menutup kemungkinan bahwa akan dilakukan pelonggaran, jika situasi kasus yang ada telah menurun.
Baca Juga: Terinfeksi Covid-19, Aa Gym Bocorkan Krologi dan Aktivitas Sebelum Terpapar: Semuanya Ini Qodarullah
