Sebut Kasus Habib Rizieq Karena Ia Oposisi, Rocky Gerung: Ini Cara Berpikir yang Mestinya Dikuliti

- 15 Januari 2021, 21:05 WIB
Pengamat politik Indonesia Rocky Gerung menyoroti soal kasus Habib Rizieq.
Pengamat politik Indonesia Rocky Gerung menyoroti soal kasus Habib Rizieq. /Instagram.com/@rocky_gerung_official

PR BEKASI - Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi soal Habib Rizieq Shihab yang dilimpahi dengan status tersangka dari berbagai kasus serta perihal pemblokiran rekening keluarga Habib Rizieq dan mereka yang dianggap berhubungan dengan pemerintah.

Rocky Gerung mengatakan kalau kesalahan dari Habib Rizieq itu hanya satu yaitu tidak mau disogok dengan uang dan juga jabatan.

"Saya kira kesalahan dia cuma satu, dia itu tidak mau disogok oleh uang dan tidak mau disogok oleh jabatan. Cuma itu kasusnya," kata Rocky Gerung, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Forum News Network pada Jumat, 15 Januari 2021.

Dia melanjutkan, kalau karena hal itu maka dicari-cari kasus yang bisa ditempelkan ke Habib Rizieq.

Baca Juga: 118 Nakes di Kota Bekasi Disuntik Sinovac, Dinkes: Ini Akan Bertahap hingga April 2021 

Rocky Gerung mengatakan bahwa sebetulnya jika membaca dari awal maka akan mudah untuk membuat algoritma dari bahasa yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dia menyatakan kalau bahasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kadang kala hanya menggunakan satu bahasa tubuh, yaitu bahasa isyarat, mengaktifkan seluruh aparatnya untuk mengusir Habib Rizieq.

"Sebetulnya Habib Rizieq dijadikan musuh bersama sebetulnya tuh, dan tentu potensial Habib Rizieq untuk memimpin oposisi karena memang tidak ada oposisi," ucapnya.

Jadi, dia melanjutkan, pengertian-pengertian lama tentang adanya dukungan dana serta penggalangan massa itu dinilainya sebagai cara berpikir orde baru zaman dulu.

Baca Juga: Diduga Beraksi Saat Sekolah Sepi, Maling Berhasil Gondol Ratusan Komputer di Tiga Sekolah di Cianjur 

Rocky Gerung menceritakan kalau dia mengingat petisi 50 yang anti-presiden saat itu yaitu Soeharto.

"Dipimpin oleh Ali Sadikin, itu dihentikan secara perdata artinya dia tidak boleh berbisnis. Tidak ada satupun pengusaha yang ingin dekat dengan anggota petisi 50 itu. Jadi sialnya begitu, kita jadi terbawa dalam suasana seperti itu," ujar Rocky Gerung.

Dia menjelaskan bahwa artinya adalah dianggap memiliki uang untuk kegiatan teroris, yang masuk ke akun rekening Habib Rizieq, menantunya, atau akun rekening anggota Front Pembela Islam (FPI) lainnya.

Menurutnya, itu merupakan cara berpikir yang seharusnya dikuliti.

Baca Juga: Kalsel Darurat Banjir, 21.990 Warga Terdampak Banjir dan 6.346 Rumah Terendam 

"Ini kan cara berpikir yang mestinya dikuliti, itu kaya otak kekuasaan itu kemasukan hewan sehingga ada yang menggelitik kepalanya, semuanya mau diberantas," kata Rocky.

Dia mempertanyakan untuk apa memberantas pikiran, menghalangi hak perdata seseorang, dan memblokir rekening yang mungkin saja tersimpan uang untuk kehidupan sehari-hari para anggota FPI itu.

Rocky Gerung juga menanggapi soal salah satu media yang mengatakan pembubaran FPI adalah keinginan dari Jokowi.

"Saya duga begitu, karena Mahfud MD yang terus-menerus mengucapkan ancaman dan permusuhan itu bahasa tubuhnya kaya ada yang kaku," katanya.

Baca Juga: Anggota DPR Ini 'Teriak' Minta Tolong, Ada Perawat Terjebak di Puing Rumah Sakit Usai Gempa Mamuju 

Rocky Gerung mengatakan bahwa gestur tubuh Menteri Polhukam tersebut secara intelektual seperti mengatakan untuk apa memusuhi orang yang berbeda pendapat.

Dia berpendapat kalau itu karena adanya perintah dari atasan.

"Maka dia tampil sebagai tukang pukul Habib Rizieq di depan pers. Itu memperburuk cara kita beradaptasi dengan keadaan yang ruwet sekarang ini. Jadi mentargetkan Habib Rizieq itu betul-betul kekonyolan," ujarnya.

Karena Rocky Gerung menilai Habib Rizieq tidak mempunyai partai, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa.

Baca Juga: Sebut Beberapa Media Potong dan Pelintir Ramalannya, Mbak You: Tak Ada Pergantian Presiden di 2021 

Jika memang Habib Rizieq ingin membuat negara Islam tetapi tidak memiliki partai lantas memakai kendaraan apa, juga jika ingin menjadi teroris harus membeli senjata.

Sementara dalam AD/ART organisasi FPI bahkan tidak boleh lakukan kekerasan.

"Tapi nanti ada contoh beberapa anggota, namun secara formal secara normatif tidak ada di situ dinyatakan sebagai organisasi kekerasan apalagi organisasi teroris," ucapnya.

Rocky Gerung menuturkan kecurigaan itu didasari oleh kebencian politik, karena secara fakta jika ada teroris maka semua pihak berupaya untuk menangkap teroris Petamburan, dan masalah selesai sampai di situ.

Baca Juga: Beredar Video Hoaks Polisi Tendang Habib Rizieq, Refly Harun: Aduh Ini Luar Biasa Sekali 

Walaupun misal teroris itu hendak sembunyi-sembunyi atau bergegas, dia menilai negara tidak memiliki alasan untuk membatalkan hak perdata dari para mantan anggota FPI, terutama infrastruktur ekonominya atau pekerjaan.

Bahkan, dia mengungkapkan, mungkin beberapa orang sudah dipecat karena menjadi anggota FPI.

Dia mengatakan yang terjadi sekarang adalah kematian perdata selain kematian fisik dari enam anggota laskar FPI.

Dituturkannya bahwa hak perdata dikunci oleh kekuasaan sehingga kehidupan ekonomi dan sosial mereka terbengkalai.

"Inilah pelanggaran HAM yang sesungguhnya negara intervensi untuk menghalangi orang berpikir, negara intervensi untuk orang memiliki rekening, kan gila tuh," kata Rocky.***

Editor: M Bayu Pratama


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x