Network
PR BEKASI - Relawan penanganan Covid-19 Tirta Mandira Hudhi alias dr. Tirta mengkritisi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini sedang berlangsung hingga 8 Februari mendatang.
Tidak ambil pusing dengan istilah pembatasan saat ini, baik PSBB, PPKM, Kehidupan Normal, AKP, Lockdown, yang ia soroti adalah terkait dengan aturan jam malam di berbagai peraturan pembatasan masyarakat di masa pandemi saat ini.
Menurut dr. Tirta, Corona bisa menyebar kapan saja, tidak hanya malam hari. Karena itu adanya pembatasan jam malam, menjadi kritiknya.
Baca Juga: Soroti Pelantikan Kapolri Baru Listyo Sigit, GP Ansor: Semoga Polri Makin Responsif dan Adil
"Ada beberapa kebijakan PPKM yang enggak setuju. Yang pertama jam malam, Corona tuh keluar gak di malam hari," kata dr. Tirta seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Instagram miliknya, Kamis, 28 Januari 2021.
Kebijakan pembatasan jam malam menurutnya justru berdampak timbulnya salah paham, terutama bagi warga pedesaan.
"Apa akibat penerapan jam malam? akibatnya adalah banyak warga di desa-desa itu nganggep (menganggap) Corona keluar malem doang, nah edukasi kan jadi susah," katanya.
Meski begitu dr.Tirta memahami maksud dari pemerintah membuat jam malam, yaitu dengan tujuan agar masyarakat tidak berkumpul di tempat hiburan malam, sehingga dapat membuat timbulny klaster baru.
"Faktanya saya tahu kenapa jam malam. Karena mereka menyasar tempat hiburan malam," kata dr.Tirta.
Menurut dr.Tirta, alih-alih membuat peraturan jam malam, lebih baik pemerintah berbicara langsung saja kepada pemilik (owner) tempat hiburan agar mendiskusikan hal ini, untuk mencari jalan tengah.
"Loh simple, kalo emang mau nyasar orang nongkrong di tempat hiburan malam, panggil saja owner-nya. Simple sekarang zaman (aplikasi pertemuan) zoom gitu loh. Panggil orang-orang tuh gampang, edukasi aja, cari jalan tengah," katanya.
Berbicara dengan para pemilik hiburan menurutnya lebih tepat, sebab jika pemberlakuan jam malam seperti ini dilakukan, justru berdampak kepada banyak pihak lainnya secara luas.
"Nah yang jadi masalah adalah kalo jam malam diterapkan, banyak orang yang kayak angkringan, restoran tuh kedampak," kata dr. Tirta.
Baca Juga: Polisi Tangkap Mucikari Prostitusi ABG di Tanjung Priok, Tarif untuk Sekali Kencan Rp1,2 Juta
Dikatakan dr.Tirta bahwa kerumunan paling banyak justru terjadi di pasar, perumahan, hingga bandara. Seab tempat itu merupakan tempat titik kumpul dan berbaurnya masyarakat dari berbagai arah dan daerah.
"Faktanya kerumunan lebih terjadi di pasar, lebih terjadi di perumahan, pos ronda, terminal, bandara," katanya.
Sebab itu ia menyarankan agar pemerintah dalam hal ini bisa mengutamakan edukasi dan pengetatan di sejumlah tempat berpotensi kerumunan terbesar tersebut.
"Harusnya pemerintah lebih mengedepankan edukasi dan pengetatan di transportasi, tempat publik, pasar dan perumahan," tuturnya.***
