Network
PR BEKASI - Pengamat politik Indonesia Rocky Gerung menyampaikan bahwa operasi politik KSP Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat adalah hal yang biasa di Indonesia.
Bahkan dirinya yakin terdapat komunikasi di antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Moeldoko sebelum merencanakan hal tersebut.
"Pak Jokowi juga bukan orang yang buta huruf terhadap permainan semacam itu, jadi saya mau bikin semacam perbandingan aja bahwa yang dilakukan oleh Istana itu dalam hal ini yang sudah disebut Moeldoko itu semacam politik pragmatis," ucapnya.
Baca Juga: Bantah Ukuran Makam Jenazah Covid-19 akan Diperkecil, DPHK DKI Jakarta: Nanti Enggak Muat
"Artinya mau cepat dapat jalan keluar dengan cara yang paling sederhana, yaitu mengambil alih partai," katanya.
Namun Rocky Gerung tidak sepenuhnya menyalahkan Moeldoko, karena menurutnya kegiatan semacam ini pernah dan sudah menjadi hal yang biasa di Istana.
"Moeldoko gak salah, mungkin dia menganggap biasa partai dipecah belah lalu diambil alih, kan Istana juga lakukan hal itu terhadap Golkar, PPP, macam-macam, jadi sudah jadi grammar Istana untuk mengambil alih partai dalam rangka konsolidasi itu," katanya.
Baca Juga: Sebut Abu Janda Rasis dan Bukan Bagian Poros NU, Putri Gus Dur: Memang Ngaco Orang Itu
Ia menyampaikan bahwa hal tersebut adalah pembuka dari ambisi Moeldoko yang ingin cepat-cepat mendapat kendaraan menuju Pilpres 2024.
"Jadi itu yang terjadi dan Partai Demokrat bereaksi keras, tentu saja bereaksi keras, karena menganggap bahwa permainan politik kok tidak etis, walaupun sebetulnya ini hal biasa di dalam politik," katanya.
"Intai mengintai, kan ada tradisi untuk membelah partai, tapi sialnya, ini yang sudah disebutkan pak Moeldoko katanya yang berambisi itu," katanya.
Dirinya juga menilai masuk akal jika Moeldoko membutuhkan 'kendaraan' menuju Pilpres karena KSP Jokow tersebut sudah matang secara politis, namun terdapat blunder yang masih harus diselidiki.
"Yang jadi blunder dan masih harus diselidiki oleh jurnalis adalah, apakah betul Moeldoko direstui oleh Jokowi untuk manuver yang gagal ini yang disebut sebagai kudeta?," ucapnya.
Oleh karena itu dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com, Selasa, 2 Februari 2021, Rocky Gerung setuju bahwa Partai Demokrat memiliki hak untuk menuduh usaha ini adanya kaitannya dengan Jokowi.
Baca Juga: Sebut Kalimat yang Digunakan Abu Janda Salah, Cak Nun: Islam Tidak Bisa Disebut Arogan
"Partai Demokrat berhak untuk menuduh istana sebagai satu komplotan karena memang Demokrat akhir-akhir ini mengambil sikap beroposisi, jadi masuk akal juga Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai ketua partai langsung minta keterangan dari pak Jokowi," tuturnya.
Lebih lanjut, kegagalan rencana Moeldoko tersebut menurutnya disebabkan karena persiapan yang dinilainya kurang matang dan banyaknya kuping-kuping di Istana
"Mungkin persiapannya baru 20 persen tapi udah bocor itu, dan pak SBY itu 10 tahun di Istana, pasti dia meninggalkan kuping di dinding-dinding istana sehingga bisa mendengar seluk beluknya, itu mungkin salah hitungnya pak Moeldoko dan teman-temannya yang ingin melakukan kudeta," tutupnya.
Baca Juga: Informasi Pemadaman Listrik Bekasi Hari Ini, Selasa, 2 Februari 2021, Berikut Lokasi yang Terdampak
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memperingatkan bahwa jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan Istana.
“Poin yang pertama jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau tidak tahu sama sekali. Tidak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya Moeldoko nih bukan selalu KSP. Ini Moeldoko nih,” ujarnya.***
