Network
PR BEKASI- Ketua DPP PSI Tsamara Amany ikut menanggapi klaim yang menyebut Ketua Staf Presiden (KSP) Moeldoko mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
Diketahui saat ini, isu adanya dugaan perebutan paksa terhadap Partai Demokrat sedang ramai diperbincangkan.
Demokrat menuding rencana pengambilalihan partai tersebut dengan cara melakukan kudeta terhadap Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhooyono (AHY).
Baca Juga: Pertanyakan Ucapan Moeldoko Soal Dinamika Internal Demokrat, Arief Munandar: Tapi Anda Kok Terlibat?
Salah satu yang diduga dari aktor pengambilalihan paksa tersebut adalah Moeldoko.
Demokrat menyebut Moeldoko mengklaim dirinya telah mendapat restu dari lingkar istana salah satunya adalah Jokowi untuk merebut kursi Ketua Umum AHY itu.
Menanggapi isu tersebut, Tsamara menyampaikan dirinya tidak meyakini adanya keterlibatan presiden Jokowi dalam dugaan kudeta Demokrat tersebut.
"Soal isu kudeta PD, saya tak yakin Presiden Jokowi beri restu. Jadi aneh kalau namanya diseret dalam kasus ini," kata Tsamra, dalam cuitannya melalui akun Twitter miliknya @TsamaraDKI, Kamis, 4 Januari 2021.
Soal isu kudeta PD, saya tak yakin Presiden Jokowi beri restu. Jadi aneh kalau namanya diseret dalam kasus ini. Lagipula kita dukung saja tabayyun mas AHY. Beliau sendiri juga nampaknya ragu perkara keterlibatan Presiden.— Tsamara Amany (@TsamaraDKI) February 4, 2021
Dalam hal ini, Tsamara bahkan merasa AHY pun tidak percaya begitu saja bahwa Jokowi terlibat dalam dugaan upaya Moeldoko merebut atau mengkudeta Demokrat.
"Lagipula kita dukung saja tabayyun mas AHY. Beliau sendiri juga nampaknya ragu perkara keterlibatan Presiden," ucap Tsamara.
Baca Juga: Akui First Kiss di Taksi saat SMP, Anya Geraldine: Ada Bapak Sopirnya, Gue Panik, Deg-degan
Sebelumnya, hal ini bermula dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyoono yang menggelar jumpa pers setelah melakukan Rapat Pimpinan Khusus dengan para pimpinan DPD dan DPC Partai pada Senin, 1 Januari 2021,
Dalam pernyataannya, AHY menuding adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara paksa.
AHY menjelaskan bahwa hal ini diduga turut melibatkan pejabat penting pemerintah yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Cek Fakta: Gempa Sulbar Disebut Sebabkan Bagian Bawah Laut di Sekitar Pantai Tanjung Tapalang Retak
Bukan hanya itu, ada dugaan bahwa gerakan tersebut mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.
Diketahui setelahnya orang yang diduga dari lingkar istana tersebut adalah Ketua Staf Presiden (KSP) Moeldoko, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang politisi Partai Demokrat yaitu Andi Arief.
Bukan hanya itu, dirinya juga menyebut bahwa Moeldoko mengklaim sudah mendapat restu dari Presiden untuk pengambilalihan Partai Demokrat tersebut.
Baca Juga: Sejajar dengan Elon Musk, Anies Baswedan Dinobatkan Jadi Pahlawan Transportasi Dunia
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," ucap Andi melalui cuitan akun Twitter miliknya @andiarief, Senin, 1 Februari 2021.
Akan tetapi menanggapi hal tersebut, Moeldoko membantah tudingan yang ditujukan Demokrat terhadapnya itu.
Moeldoko menyebut bahwa pertemuan dirinya dengan kader Demokrat itu hanya semata-mata pertemuan biasa.
Baca Juga: Pekan Depan Kota Tua Jadi Zona Rendah Emisi, Dishub Imbau Pegawai dan Wisatawan Naik Angkutan Umum
Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko menyebut berisi perbincangan tentang banyak hal sembari minum kopi bersama.
Adapun terdapat kader Demokrat yang bercerita tentang kondisi internal partainya, dirinya hanya mendengarkan.
mendengar hal itu, dirinya hanya menjawab turut prihatin teradap kondisi tersebut.***
