Network
PR BEKASI - Dalam rangka upaya untuk merevisi Undang-undang ITE yang saat ini sedang menjadi polemik di media sosial, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya akan menyusun pedoman UU ITE.
Salah satu pedomannya adalah bila ada laporan berupa delik aduan maka yang melaporkan harus korban. Pengacara Muannas Alaidid menyebut pedoman tersebut sebagai hal yang berbahaya.
Lantaran jika ada yang menghina atau menyampaikan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), atau kepada para kiai dan habib, Muannas mempertanyakan apakah mereka harus melaporkan ujaran kebencian itu sendiri.
Baca Juga: Aldi Taher Berencana Calonkan Diri Jadi Wagub DKI Jakarta 2024 Mendatang, Warganet: Cari Panggung
Baca Juga: Potret Istri Kim Jong Un Tampil Pertama Kalinya di Depan Publik Sejak Setahun Hilang
Baca Juga: Satgas Covid-19 Sebut Kasus Covid-19 di Indonesia Menurun, Sejalan dengan Rilis WHO
"Kalau ada tokoh dihinakan, misal Pak Jokowi sampai ulama NU (Nahdlatul Ulama) mendapat caci maki di media sosial (seperti), Dr. Kiai Said, Habib Luthfi, dan lain-lain, beliau semua haru lapor sendiri?," kata Muannas Alaidid.
Klo ada tokoh dihinakan, misal pak jokowi smp Ulama NU dicacimaki dimedsos dr kiai said, hb lutfi dll, beliau semua hrs lapor sendiri ? bahaya bener klo yg lapor hrs korban tak boleh dikuasakan.
Kapolri Ingin Pelapor UU ITE Hrs Korban, Tak Bisa Diwakilkan https://t.co/QW8PkX8t9M— Muannas Alaidid, SH, CTL (@muannas_alaidid) February 17, 2021
Dia menyebut aturan tersebut sebagai sesuatu yang bahaya jika tidak bisa dikuasakan oleh seseorang.
Baca Juga: Disaksikan Langsung Jokowi dan Anies Baswedan, Ribuan Pedagang Pasar Tanah Abang Disuntik Vaksin
Sebab, diduga para tokoh tersebut akan enggan untuk membuat laporan ke pihak Kepolisian, dan akhirnya malah akan terjadi pembiaran.
"Bahaya benar kalau yang lapor harus korban tak boleh dikuasakan," cuit Muannas Alaidid, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @muannas_alaidid pada Rabu, 17 Februari 2021.
Lebih lanjut, Listyo Sigit juga meminta untuk dibuatkan STR atau petunjuk yang dapat dipakai sebagai pegangan bagi para penyidik saat menerima laporan mengenai UU ITE.
Baca Juga: Restoran Mewah di Thailand Pasang Jebakan Lalat Mati untuk Usir Lalat Hidup
Dia juga menuturkan bahwa apabila diperlukan, laporan tertentu yang bersifat delik aduan maka yang melaporkannya harus korban, jangan perwakilan.
Dia juga meminta jajarannya untuk lebih mengutamakan jalur mediasi dalam menangani aduan yang termasuk pelanggaran UU ITE.
"Bila perlu kalau memang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal, nggak perlu ditahan, proses mediasi," ujar Listyo Sigit.
Dicontohkannya salah satu kasus yang tidak berpotensi untuk menimbulkan konflik horizontal adalah seperti kasus pencemaran nama baik.
Selama masih bisa diberikan edukasi, maka edukasi tersebut harus dilaksanakan dengan baik.
"Yang sifatnya pencemaran nama baik, lalu hal yang masih bisa diberikan edukasi, laksanakan edukasi dengan baik." ucap jenderal bintang empat itu memberikan pesan.***
