Network
PR BEKASI - Co Founder Tunggadewi Annisa Pohan terus mengikuti isu dari kudeta Partai Demokrat yang para dalangnya telah menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill Deli Serdang, Sumatra Utara.
Dikatakan Annisa Pohan, bahwa ini bukan hanya soal masalah sebuah partai yang dirampok, tetapi merupakan masalah yang jauh lebih besar lagi dari sistem demokrasi suatu negara.
"Ini bukan hanya permasalahan sebuah partai dirampok tapi masalah lebih besar dari 'Pemerkosaan' Demokrasi suatu negara," cuit istri dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.
Sebelumnya, dia menyatakan kalau keadilan di negara Indonesia sedang nyasar dan tidak pulang-pulang.
Baca Juga: Pemerintah Akan Kembali Buka Seleksi Guru PPPK Honorer K2, Kemdikbud Sebut Pemda Ajukan 568.233 Guru
ini bukan hanya permasalahan sebuah partai dirampok tapi masalah lbh besar lagi “Pemerkosaan” Demokrasi suatu negara— Annisa Pohan (@AnnisaPohan) March 5, 2021
"Keadilan di negara ini jalan yang dipilihnya sepertinya nyasar mas, kok nggak pulang-pulang," katanya.
Annisa Pohan juga mengomentari soal disebutnya ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat.
Dipaparkannya bahwa orang-orang yang datang dan mengikuti KLB tersebut bukan anggota yang sah.
Dikatakannya seluruh kader dari Partai Demokrat solid di bawah satu komando.
"Boleh dicek itu siapa saja yang hadir di #kongresbodong, semua berpura-pura menjadi DPC atau DPD," cuit Annisa Pohan, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @annisapohan pada Jumat, 5 Maret 2021.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Sumut Sempat Diadang ke KLB Partai Demokrat, Hendri Teja: Kok Enggak Dibubarin ya?
Dia menuturkan mereka sudah melanggar hukum dengan berpura-pura mempunyai jabatan dan suara di dalam partai, padahal palsu.
Sementara itu, AHY mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Peneliti Politik Indonesia, Saiful Mujani.
AHY mengajak untuk bersama-sama menjaga demokrasi dan keadilan di Indonesia.
"Terima kasih Pak Saiful Mujani, mari kita jaga demokrasi dan keadilan di negeri ini," ujar AHY.
Saiful Mujani yang menjelaskan ketika zaman Orde Baru saja yang disebut otoriter, pengambilalihan kekuasaan lewat KLB yang diselenggarakan oleh kader partai sendiri.
Dia memberikan contoh yaitu kasus yang terjadi pada PDIP.
"Di era demokrasi sekarang Demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa," cuit Saiful Mujani.
Selain itu, AHY sendiri dalam konferensi persnya telah meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak mengesahkan dan legitimasi kepada KLB ilegal, yang disebutnya telah jelas-jelas melawan hukum.***
