Network
PR BEKASI - Partai Demokrat tengah menjadi sorotan publik saat ini hingga mendapatkan respons dari sejumlah pihak.
Lantaran soal ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Hal tersebut ditetapkan versi Kongres Luar Biasa (KLB) pada beberapa waktu lalu.
Sejumlah pihak menilai bahwa kisruh internal yang terjadi di Partai Demokrat tersebut dinilai tidak seharusnya terjadi.
Baca Juga: Disinggung Soal Hubungan, Olla Ramlan Mengaku Pilih Diselingkuhi Daripada Dimadu
Baca Juga: Mbah Mijan Tanggapi Rumor Kaesang Pangarep Putuskan Felicia Karena Kena Pelet, Simak Penjelasannya
Beberapa tokoh politik Tanah Air pun ikut menyampaikan pendapatnya mengenai hal ini.
KLB Partai Demokrat (PD) Deli Serdang kabarnya digelar guna mengembalikan marwah partai politik (parpol) yang dibentuk oleh para pendirinya.
Langkah ini ingin dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang dipilih sebagai Ketum DPP PD versi KLB.
“Beliau mau bekerjasama mengembalikan partai ini seperti niat awal saat membentuknya,” kata Ketua Dewan Pembina PD hasil KLB, Marzuki Alie dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara pada Senin, 8 Maret 2021.
Soal perubahan AD/ART yang dilakukan KLB PD Deli Serdang, ujar Marzuki, juga pernah dilakukan Kongres PD pada tahun 2015.
Baca Juga: Bocoran Sinopsis Ikatan Cinta Malam ini: Kebenaran Reyna Terkuak Hingga Andin Tampar Elsa
"Yang menyampaikan itu, orang yang mengurus draf AD/ART saat itu," katanya, sebagaimana diberitakan Depok.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Marzuki Alie Sebut Moeldoko Bersedia Dukung KLB Usai Tahu Niatnya Mengembalikan Marwah Partai Demokrat".
Perubahan AD/ART tidak dilakukan pada Kongres PD 2020, tetapi menghasilkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum PD, padahal menurut Marzuki saat itu tidak diagendakan pembahasan apapun termasuk tata tertib yang berisi persyaratan caketum PD.
"Beberapa saat kemudian, terpilihlah AHY sebagai ketua umum secara aklamasi," kata Marzuki.
Padahal, tata tertib juga berisi pembahasan laporan pertanggungjawaban Ketum PD yang bisa diterima atau ditolak serta diakhiri dengan keputusan ketum demisioner.
Program kerja parpol ini juga disebutnya tidak dibahas dalam Kongres PD 2020.
Baca Juga: Khawatir KPK Tak Panggil Anies Baswedan Karena Ada 'Orang Dalam', Husin Shihab: Bahaya Ini
Kejadian lain yang membingungkan Marzuki adalah fungsi Majelis Tinggi Partai (MTP) PD yang semula dalam AD/ART hanya memberikan pertimbangan pemilihan calon kepala daerah, posisi tersebut dijabat oleh Ketum PD yang demisoner atau mantan Ketum PD.
“Kalau AHY ketua umum, hingga dua periode, maka dia akan menjadi ketua majelis tinggi," katanya.
Dengan demikian, PD dinilai menjadi partai dinasti atau keluarga dengan catatan Marzuki pernah menjabat sebagai Wakil MTP PD Periode 2013-2015.
"Apakah kader-kader demokrat, paham dengan perubahan AD/ART itu," katanya.
Sejumlah kejadian yang disebutkan mendorong Marzuki dan kader-kader PD menggelar KLB di Deli Serdang hingga memutuskan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai ketum periode 2021-2025.
Sedikitnya 412 peserta dari DPD PD dan DPC PD hadir dalam KLB di Deli Serdang.
Sebelumnya, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkuham, Cahyo R. Muhzar juga dijumpai AHY di Kantor Kemenkumham.
Kala itu AHY diantar oleh Sekjen PD dan 34 DPD PD, tapi tidak bisa semua masuk ruangan dengan alasan yang sama seperti sebelumnya.
AHY menyerahkan laporan pelanggaran AD/ART yang dilakukan anitia dan peserta KLB PD yang melancarkan aksinya di Deli Serdang pada 5-7 Maret 2021.
Selain itu AHY juga memberikan surat keputusan dari Kemenkumham tentang susunan kepengurusan yang dipimpinnya.*** (M.A.Maulidin/Depok.Pikiran-Rakyat.com)
