Network
PR BEKASI - Pakar hukum tata negara Refly Harun turut mengomentari ucapan panitia KLB Partai Demokrat versi Moeldoko, Ilal Ferhard yang menyatakan partainya siap mendukung pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.
Bahkan dirinya pun mempertanyakan beberapa sosok yang mungkin terlibat dalam KLB Demokrat Moeldoko tersebut, salah satunya adalah Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan Refly Harun tersebut diungkapkannya melalui tayangan di kanal YouTube resminya pada Rabu, 10 Maret 2021.
"Tetapi jangan lupa, pertanyaannya adalah apakah Kemenkumham, PDIP, Yasonna Laoly, dan Megawati betul-betul berkepentingan agar Partai Demokrat (AHY dan SBY) dilumpuhkan?," tanyanya.
Baca Juga: Manfaat Salat bagi Kejiwaan Tubuh, Mampu Redakan Stres dan Gejolak Pikiran Harian
Baca Juga: Ibadah Umrah Akan Ditunda Setelah Idul Fitri Tahun Ini, Begini Keterangan Pemerintah Arab Saudi
Baca Juga: Dikabarkan Jadi Wali Nikah Aurel Hermansyah, Gus Miftah: Mas Anang yang Minta
Menurutnya, besar kemungkinannya jika pendirian Demokrat Moeldoko tersebut berdasar atas motif kekuasaan dan motif pribadi.
"Nah jadi bisa saja motifnya motif kekuasaan, tapi bisa juga motifnya motif pribadi, kita tahu bahwa hubungan elite-elite dari the ruling party (PDIP) dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tidak terlalu baik," ucapnya.
Refly Harun menyampaikan bahwa hubungan yang tidak terlalu baik tersebut telah terjadi sejak Pilpres 2004, ketika SBY berhadapan dengan Megawati dan dimenangkan oleh SBY sebagai presiden ke-6 Indonesia.
"Dan sampai sekarang rasanya tidak bisa direkonsiliasi, tapi kepentingan PDIP sendiri kita patut pertanyakan," ungkapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Kamis, 11 Maret 2021.
"Apakah mereka menginginkan sosok Moeldoko menjadi menguat sehingga menjadi pesaing PDIP dalam Pilpres 2024 ataukah mereka memang lebih senang kalau SBY dan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dilumpuhkan," sambungnya.
Refly Harun menduga Megawati Soekarnoputri tak ingin bersaing dengan SBY dan AHY di Pilpres 2024 dan lebih memilih berhadapan dengan Demokrat Moeldoko.
"Jadi walaupun harus bersaing atau berhadapan dengan Moeldoko its ok daripada berhadapan dengan SBY dan AHY yang barangkali punya catatan masa lalu yang tidak mengenakkan kepada kepemimpinan PDIP," tuturnya.
Namun tak hanya faktor PDIP saja yang menentukan manuver Demokrat Moeldoko, masih banyak menurutnya faktor lain yang bisa menentukan tujuan dibentuknya partai tersebut.
"Jadi banyak variabelnya, tidak hanya variabel Moeldoko tapi juga variabel Jokowi, variabel PDIP, variabel partai-partai pendukung Istana yang juga harus diperhitungkan," ucapnya.
Tetapi, soal partai-partai pendukung Istana, Refly Harun menganggap saat ini banyak dari partai-partai tersebut, selain PDIP, yang tidak senang kalau Jokowi dan Moeldoko menjadi sebuah kekuatan yang lebih "kental".
"Saya menganggap partai-partai pendukung Istana selain PDIP barangkali tidak terlalu happy kalau Jokowi dan Moeldoko menjadi sebuah kekuatan yang rekat," tuturnya.
"Sehingga kedekatan Moeldoko kepada Jokowi itu lebih rapat dibandingkan tokoh-tokoh lainnya, tetapi untuk PDIP mungkin masih ada hitungan lain soal eksistensi SBY dan AHY," tambah Refly Harun.
Namun yang jelas, ucapnya, dalam konflik dengan KSP Moeldoko ini, publik lebih mendukung eksistensi AHY dan SBY karena mereka menjadi pihak yang dizalimi.
"Tetapi kita akan lihat apakah pergerakan ini akan terus dengan satu cara saja, bagaimana Istana menanggapi?," ungkapnya.
Refly Harun mengatakan, hingga saat ini Istana seperti bermain dua kaki, tidak mau berpihak kepada Demokrat AHY namun tidak juga kepada Moeldoko
Baca Juga: Jadi Bintang Dortmund Singkirkan Sevilla, Erling Haaland Lampaui Rekor Ronaldo dan Lionel Messi
"So far Istana seperti bermain dua kaki, dua kakinya adalah mereka tidak mengatakan clear mereka mengakui, tetapi tidak juga melakukan penolakan,"ucap Refly Harun.
"Bahkan Yasonna Laoly sudah bersuara agar Demokrat AHY jangan memojokkan mereka (pemerintah) dan dijawab Demokrat bahwa kadang-kadang dualisme kepartaian itu justru diprovokasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sendiri," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyarankan kepada dua pengurus Partai Demokrat agar jangan sembarangan menuding pemerintah tidak bersikap objektif atas terjadinya dualisme kepengurusan Partai Demokrat beberapa waktu lalu.
“Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat. Saya pesan tolong Pak SBY dan jangan tuding-tuding pemerintah hasil KLB Demokrat di Deli Serdang,” kata Yasonna lewat keterangan tertulis, Selasa, 9 Maret 2021.***
