Network
PR BEKASI - CEO Cyber Indonesia Muannas Alaidid memberikan sebuah memberikan balasan kepada mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto yang menyebut bahwa Kisruh Partai Demokrat saat ini merupakan Brutalitas Demokratik yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang Widjojanto saat berada di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus), pada Jumat, 12 Maret 2021.
Diketahui Bambang Widjojanto datang ke PN Jakpus dengan ditemani oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kini menjadi salah satu angota tim kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Kedatangan Bambang Widjojanto bersama DPP Demokrat tersebut bertujuan untuk menggugat sejumlah politisi yang merupakan penggerak dari Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Nampak Sedih Hingga Berlinang Air Mata, Ayus dan Nissa Sabyan Akhirnya Muncul Ke Publik
Sebagai informasi, KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Sumut tersebut diselenggarakan oleh kubu Demokrat yang bersebrangan dengan kepemimpinan AHY.
Dalam KLB Demokrat di Deli Serdang tersebut, ditetapkan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko merupakan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.
Moeldoko terpilih sebagai ketua umum, usai berhasil mendapat perolehan suara terbanyak saat proses voting KLB dalam menentukan ketua umum.
Perolehan suara Moeldoko tersebut, mengalahkan jumlah suara yang didapat mantan Ketua DPR RI sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie dalam proses voting tersebut.
Terkait gugatan yang telah diajukan ke PN Jakpus tersebut, Bambang Widjojanto beserta timnya meyakini bahwa para aktor penyelenggara KLB Demokrat di Deli Serdang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan Republik Indonesia.
Selain itu, Bambang Widjojanto juga menilai kisruh yang dialami Partai Demokrat merupakan brutalitas demokratik yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini brutalitas, brutalitas demokratik terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi, mudah-mudahan ini bisa diatasi," kata Bambang Widjojanto dalam keterangannya.
Bambang Widjojanto menekankan polemik terhadap Partai Demokrat ini merupakan peristiwa serius, belum lagi ditambah dengan adanya pihak pemerintahan yang turut terlibat didalamnya, yaitu Moeldoko.
"Jadi ini bukan persoalan main-main apalagi kemudian ada representasi Pak Moeldoko yang posisinya itu sangat strategis sebagai KSP, simbol negara ada di situ," ucapnya.
Baginya, kasus pengambilalihan kekuasaan melalui KLB Demokrat tersebut, bukan hanya sebuah bentuk penyerangan terhadap Partai Demokrat kepemimpinan AHY saja.
Baca Juga: 24 Taman dan 3 Hutan Kota Jakarta Kembali Dibuka untuk Pengunjung, Simak Imbauan dan Larangannya
Akan tetapi lebih jauh, ia menanggap KLB Deli Serdang Sumut itu juga merupakan sebuah ancaman bagi pemerintah pusat saat ini yang dinakhodai oleh Jokowi.
"Kalau segelintir orang yang sudah dipecat sebagian besarnya bisa melakukan tindakan seperti ini, ini yang diserang sebenarnya negara, kekuasaan dan pemerintahan yang sah. bukan sekadar Partai Demokrat," ujarnya.
"Kalau hak parpol yang diakui secara sah saja bisa diobok-obok kayak begini maka kemudian sebenarnya negara kita itu sedang terancam," sambungnya.
Geram dengan pernyataan tersebut, Muannas Alaidid menilai yang diucapkan Bambang Widjojanto itu sungguh terlalu dilebih-lebihkan.
Hal ini sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dalam cuitan akun Twitter pribadinya @muannas_alaidid, Minggu, 14 Maret 2021.
Lebay bener bambang, coba tanya dia, Kalo Dualisme PKB di Era-SBY dianggap apa ?
Bambang Widjojanto: KLB PD Bukan Saja Abal-abal Tapi Brutalitas Demokratikhttps://t.co/0Q5ODf2CMb— Muannas Alaidid, SH, CTL (@muannas_alaidid) March 14, 2021
"Lebay bener bambang, coba tanya dia, Kalo Dualisme PKB di Era-SBY dianggap apa?" ucap Muannas Alaidid dalam cuitannya, Minggu, 14 Maret 2021.***
