Wacana Amendemen UUD Soal Jabatan Presiden Bergulir, HNW: Belum Ada Agenda Itu di MPR

PR BEKASI – Wacana terkait amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden tiga periode dibantah oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Menurut Hidayat Nur Wahid, sampai saat ini MPR belum mendapatkan usulan secara legal dan formal baik dari Istana, Individu, maupun anggota MPR terkait agenda tersebut.

Hal tersebut dikatakan oleh Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta pada Senin, 15 Maret 2021.

"Sampai hari ini belum ada yang mengusulkan ke pimpinan MPR untuk mengubah UUD 1945 memperpanjang masa jabatan Presiden tiga periode," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.

Baca Juga: Tak Ingin Masa Orba Terulang, HNW: Tak Ada Agenda MPR Amandemen UUD 1945 untuk Masa Jabatan Presiden 3 Periode 

Baca Juga: Kesal Pemerintahan Jokowi Disebut Lakukan Brutalitas Demokrasi, Ali Ngablin: BW di Planet Mana Kau Berdiam?

Baca Juga: Digelar secara Virtual, Berikut Daftar 62 Pemenang Grammy Awards 2021

Menurut politisi yang pernah mencalonkan diri menjadi calon Gubernur DKI Jakarta itu, hal tersebut merupakan sebuah bentuk komitmen pimpinan MPR untuk menjaga amanat reformasi dengan melaksanakan Pasal 7 UUD 1945.

Pasal tersebut berbunyi bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.