Network
PR BEKASI - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan pemerintah yang ingin melakukan impor satu juta ton beras. Ia meminta pemerintah jangan sampai mengorbankan petani dalam negeri, walaupun impor beras dapat memenuhi kebutuhan kualitas dan harga.
Mardani Ali Sera menyebut pemerintah harus dapat mengakomodir kedua sisi antara nasib petani dalam negeri dan manfaat adanya impor itu dengan sebijak mungkin.
“Kedua kepentingan tersebut harus diakomodasi secara adil. Pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara ekonomi, efisiensi teknis, hingga aspek sosial,” kata Mardani Ali sera di Jakarta, Kamis, 25 Maret 2021.
Mirisnya lagi, Mardani Ali Sera menuturkan bila merujuk data yang ada dari Bulog, sebanyak 106.642 ton beras sisa impor dari tahun 2018 kini telah mengalami turun kualitas. Diketahui pada tahun tersebut pemerintah melakukan impor sebanyak 1,785 juta ton beras.
Baca Juga: Kabarkan Berita Duka, Anies Baswedan: Innalillahi, Ini Musibah yang Berat
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, impor bukanlah solusi yang tepat untuk menanggulangi ketimpangan stok beras antardaerah.
Ia menyebut seharusnya pemerintah memperkuat distribusi ketika panen agar stok dapat tersalurkan dengan tepat terutama terhadap daerah yang sedang kekurangan stok beras.
“Impor bukan solusi mengatasi persoalan kesenjangan stok beras antardaerah. Saat panen, seharusnya distribusi diperkuat sehingga stok bisa disalurkan ke daerah yang defisit,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mardani Ali Sera menjelaskan akibat dari Pandemi Covid-19 ini, tentunya turut memperberat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karenanya, ia menilai impor tersebut akan semakin memperberat APBN tersebut tentunya.
Baca Juga: Aurel dan Ashanty Sempat Dibully, Ashanty Ungkapkan Kesedihannya pada Maia Estianty
Mardani Ali Sera juga mempertanyakan urgensi dari keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras itu saat ini. ia menilai bila memang ini bukan persoalan utama saat ini lebih baik impor tersebut tidak dilakukan
“Dengan APBN yang semakin berat di saat pandemik, bagaimana menyediakan dana untuk impor? bila bukan hal utama, untuk apa dilakukan?” ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara News, Kamis, 25 Maret 2021.
Sebelumnya, kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi yang ingin melakukan impor beras sebanyak satu juta ton menuai banyak kritik, mengingat sebentar lagi petani lokal akan memasuki masa panen raya.
Hal ini semakin mencuat dengan adanya laporan dari Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas yang menyebut saat ini Perum Bulog masih memiliki stok beras impor dari pengadaan impor beras yang lalu dalam jumlah yang besar.
Baca Juga: Kiky Saputri Sebut Ada Artis yang Tak Ingin Diroasting, Nathalie Holscher Tiba-tiba Tersinggung
Laporan ini disampaikan Buwas saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI. Ia juga menyebut telah melaporkan kondisi ketersediaan beras impor yang lalu ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi sudah menahun kondisinya, layak pakai tapi harus di-mix dengan beras dari dalam negeri,” katanya.
Terkait hal itu, Mendag Luthfi beralasan impor beras perlu dilakukan pemerintah sebagai langkah antisipasi agar kelangkaan atau kenaikan harga beras tidak terjadi di saat pandemi ini.
Mendag Luthfi juga menyatakan impor beras ini nantinya tidak akan diperjual-belikan ke pasar saat sedang panen raya sekitar April 2021. Akan tetapi beras impor tersebut akan disimpan dan digunakan untuk menambah iron stock.***
