Network
Namun hingga saat ini, masih ada 32 instansi yang belum mengusulkan kebutuhan ASN.
"Sebanyak 588 instansi sudah mengusulkan kebutuhan dengan rincian 539 instansi yang sudah usul dengan dokumen yang lengkap dan 49 instansi sudah mengusulkan. Namun ini sedang kita kejar lagi untuk melengkapi dokumen dan ada 32 instansi," kata Tjahjo Kumolo.
Tjahjo mengatakan dari total kebutuhan ASN, kebutuhan di pemerintah pusat sebanyak 83.669 dan pemerintah daerah 1.191.718.
Untuk posisi paling banyak dibutuhkan adalah guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 1.002.616.
"Untuk PPPK non guru sebanyak 70.008, dan CPNS-nya sebanyak 119.094," ujarnya.
Adapun jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684, dengan rincian 61.129 untuk 56 kementerian/lembaga. Lalu 8.555 untuk delapan sekolah kedinasan.
"Untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867 dengan rincian guru PPPK sebanyak 565.633, PPPK non guru 21.571 dan CPNS 64.663," katanya.
Dari seluruh formasi, kata Tjahjo, pemerintah menyiapkan 9.495 alokasi untuk guru madrasah. Hal itu berdasarkan rapat bersama Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan BKN.
"Khusus untuk Kemenag akan dialokasikan sementara ini 9.495 formasi bagi guru madrasah di lingkungan Kemenag." ujarnya. ***
