Network
Sementara itu, Manajemen PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) langsung menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Jokowi.
Mereka diminta untuk segera mempersiapkan fasilitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat milik pemerintah baik TNI/Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Disampaikan Direktur Utama PT BIJB, Salahudin Rafi, kedua belah pihak segera menindaklanjuti supaya rencana MRO ini dapat seiring dengan penuntasan Tol Cisumdawu yang ditargetkan selesai pada Desember 2021.
Dia juga menyatakan, Bandara Kertajati tetap akan menjadi bandara internasional yang menangani penerbangan umroh dan haji, kargo domestik dan internasional.
"Bandara Kertajati tetap sebagai bandara internasional, yang melayani umroh dan haji, kargo domestik dan internasional," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara.
Baca Juga: Sebut Moeldoko jadi 'Pion' Megawati untuk Akhiri Trah Cikeas, Arief Munandar: Kayaknya Konsolidasi
"Lalu sambil menunggu bangkitan penumpang upaya yang dilakukan dengan mempercepat pembangunan dan pengoperasian MRO untuk melayani pesawat TNI/Polri dan BNPB sesuai arahan Presiden dan Gubernur," bebernya.
Dia menilai, adanya keputusan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini, maka aksi ini dianggap sudah sesuai dengan rencana yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terkait dengan rencana pengembangan bisnis BIJB untuk membuat layanan MRO.
Rafi memastikan, keputusan Jokowi bukan untuk mengambil alih kewenangan BIJB, tetapi mengakselerasi pembangunan fasilitas MRO lewat kerjasama BIJB dan GMF sebagai bagian dari kerjasama yang telah diteken oleh Pemprov Jawa Barat dan Garuda Indonesia 23 Februari silam.
"MRO ini nanti demand-nya berasal dari TNI/Polri dan BNPB. Kami tinggal merumuskan pendanaan dan pembangunan apakah dari investor atau pihak perbankan." katanya.***
