Network
PR BEKASI - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengkritik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem yang menyerahkan sepenuhnya kebijakan sekolah tatap muka kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
Luqman Hakim mempertanyakan fungsi adanya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan kebudayaan bila persoalan pelaksanaan sekolah tatap muka bukan diatur oleh (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Kemdikbud, tetapi malah menjadi tanggungjawab Pemda dari tempat sekolah itu berada.
Krtikan terhadap Nadiem Makariem yang malah menyerahkan tugas Kemdikbud kepada Pemda tersebut, disampaikan oleh Luqman Hakim dalam cuitan akun Twitter pribadinya @LuqmanBeenNKRI, Selasa, 30 Maret 2021.
"Jika kebijakan pelaksanaan pendidikan diserahkan penuh kepada masing-masing pemerintah daerah, lalu apa gunanya Pak @jokowi mengangkat @nadiemmakarim sebagai menteri?" kata Luqman Hakim, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com, Rabu, 31 Maret 2021.
Baca Juga: Habib Nabiel: Kalau Kita Pahami bahwa Seluruh Agama Tidak Ada yang Benarkan Terorisme
Baca Juga: Mengaku Siap Nyapres di 2024, Ridwan Kamil: Pilpres Itu seperti Kompetisi Badminton
Baca Juga: Politisi PKS Duga Bom Gereja Makassar Settingan, Ferdinand Hutahaean: Kalau Gak Ngerti, Gak Usah Sok
Bila memang kebijakan tersebut tetap demikian, Luqman Hakim menyarankan agar Kemdikbud lebih baik dihilangkan saja dari Indonesi karena tidak sepenuhnya mau menangani pendidikan di negeri ini sebagaimana semestinya.
Jika kebijakan pelaksanaan pendidikan diserahkan penuh kepada masing2 pemerintah daerah, lalu apa gunanya Pak @jokowi mengangkat @nadiemmakarim sbg menteri ? Bubarkan aja @Kemdikbud_RI jika tdk lagi mau ngurusi pendidikan di negeri ini! https://t.co/pOcdui2IWH— Luqman Hakim (@LuqmanBeeNKRI) March 30, 2021
"Bubarkan aja @Kemdikbud_RI jika tidak lagi mau ngurusi pendidikan di negeri ini!" ujarnya.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makariem menyatakan bahwa persoalan kebijakan untuk sekolah tatap muka merupakan wewenang dari Pemda setempat dari sekolah tersebut berada.
Nadiem Makariem menjelaskan, bahwa Kemdikbud sendiri sejak awal tahun 2021 telah mengizinkan sekolah di daerah-daerah untuk melakukan sekolah tatap muka terbatas yang mana terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya.
"Ini kebijakan, banyak sekali yang tanya ke saya, kapan sekolah buka. Sebenarnya pertanyaan itu harus ditujukan ke setiap pemda masing-masing. Karena dari Januari awal tahun ini semua daerah sudah boleh tatap muka terbatas dengan prokes," ucap Nadiem Makarim.
Baca Juga: Pemuda di China dapat Cuan Atas Jasanya Ingatkan Orang Agar Tidak Menunda Pekerjaan
Terkait wewenang Pemda sebagai penentu kapan diperbolehkannya sekolah tatap muka tersebut, disampaikan Nadiem Makarim dalam jumpa pers virtual, Selasa, 30 Maret 2021.
Nadiem Makarim kembali menegaskan, Pemerinta sejak awal tahun sudah mengizinkan bagi sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau secara langsung.
"Jadi ini suatu hal yang mohon dimengerti juga oleh masyarakat bahwa selama tahun ini sebenarnya boleh tatap muka," ujarnya.
Akan tetapi, walaupun sudah diizinkan, Nadiem mengaku heran dalam penerapannya masih sedikit sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas secara langsung tersebut.
"Hanya 22 persen dari total sekolah, bahkan di zona hijau dan kuning. Yang paling besar zona hijau dengan 41 persen. Jadi kami sekali lagi imbau, apalagi buat daerah di mana anak sangat sulit sinyal, sulit Pembelajaran Jarak Jauh, tidak punya gawai ini tanggung jawab setiap pemda pastikan tatap muka terjadi." ucapnya.***
