Network
PR BEKASI - Formasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berganti sejak Edhy Prabowo saat menjabat Menteri Keluatan dan Perikanan terjerat kasus korupsi benur.
Kini, tampuk kursi diduduki oleh Sakti Wahyu Trenggono yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai pengganti Edhy Prabowo.
Seiring berjalanannya KKP di bawah Menteri Trenggono, ia menyebut ada tiga program terobosan yang harus dituntaskan secara maksimal oleh KKP hingga 2024.
"Terdapat tiga program terobosan KKP pada tahun 2021 hingga 2024," ucapnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara, Senin, 5 April 2021.
Baca Juga: Stimulus Listrik Berlanjut, PLN Pastikan Penyaluran Tersedia dari April hingga Juli
Menteri Trenggono mengatakan, terobosan itu tak lain untuk menyejahterakan masyarakat, terutama dalam pembanguan kelautan dan perikanan Republik Indonesia.
Tiga program yang menjadi prioritas KKP hingga 2024, kata dia, antara lain peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
Terobosan kedua, lanjut Menteri Trenggono, adalah pengembangan perikanan untuk peningkatan ekspor yang didukung riset dan perikanan.
Kemudian, kata dia, ketiga adalah pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.
"Diharapkan dengan skema baru itu sektor perikanan tangkap kita ditargetkan akan mampu memberikan kontribusi PNBP kepada negara yang diperkirakan sebesar Rp12 triliun pada tahun 2024," kata Menteri Trenggono.
Lebih lanjut, Menteri Trenggono mengatakan bahwa kontribusi PNBP itu pada akhirnya disiapkan untuk dimanfaatkan kembali demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan nelayan.
Menteri KKP mengemukakan, hal tersebut adalah berupa program pemberian Asuransi Kesehatan, Kecelakaan dan Jaminan Hari Tua, Pembangunan Kampung Nelayan Maju, Bantuan Sarana dan Diversifikasi Usaha, dan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan di berbagai daerah.
Dalam rangka mencapai target peningkatan PNBP, Menteri Trenggono menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan bersama-sama pemerintah daerah antara lain menyelesaikan regulasi dengan melakukan revisi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP dan mempercepat penyelesaian turunan PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 27 Tahun 2021, sebagai tindak lanjut dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Menteri Trenggono juga menyebutkan komitmen Indonesia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan melalui peningkatan produksi di sektor perikanan tangkap yang tentunya akan tetap memperhatikan keberlangsungan ekologi maupun lingkungan.***
