Network
Jika benar Jokowi melakukan hal tersebut, ini akan menjadi masalah yang secara turun-temurun dilakukan oleh Indonesia.
Inilah, sambung Refly, yang menjadi persoalan di Indonesia, mantan-mantan presiden yang seharusnya menjadi negarawan masih ingin berbasah-basah di dunia politik karena mereka berusaha mendorong putra dan putri mereka untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang.
Hal tersebut menurutnya juga terjadi kepada presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Itulah yang terjadi dengan SBY yang mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat setelah tidak lagi menjadi presiden hingga 2020 yang kemudian diberikan kepada putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," ucapnya.
Ketum NasDem juga menurut Refly Harun akan mengalami dilema yang serupa, yakni melihat NasDem sebagai partai keluarga, begitu juga Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra-nya.
"Hanya PKS, PAN, dan Golkar yang barangkali bisa melihat bahwa kepemimpinan partai politik tidak harus dari satu keluarga," tuturnya.
"Tapi sekali lagi ternyata yang menang adalah partai-partai yang memelihara dinasti seperti itu, jadi ada dilema di sini dan tentu tidak mudah bisa kita atasi ini," sambungnya.
Lebih lanjut, Refly Harun menjelaskan soal dilema yang dihadapi partai-partai politik besar di Indonesia, terutama PDIP yang secara formil baru dideklarasikan pada Januari 1999.
Dilemanya adalah, kata Refly, di satu sisi partai politik seharusnya diharapkan bisa memberikan contoh bagi sebuah proses yang demokratis, terutama jika bicara mengenai kepemimpinan partai politik.
Dirinya menyampaikan bahwa PDIP belum menunjukkan hal itu sama sekali, karena sejak tahun 1999 hingga saat ini, sudah 22 tahun kepemimpinan partai tersebut tidak pernah berganti.
