Network
"Menurut saya sangat penting ini dijelaskan, karena pemindahan ibu kota itu tidak hanya urusan menteri, tapi urusan seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Karena, biaya yang digunakan untuk pemindahan ibu kota tersebut tidak kecil. Jika memang pembangunan sarana prasarana ditanggung oleh swasta, bagaimana prosedur pengembalian dana tersebut.
Karena, dipaparkannya, jumlah Rp466 triliun itu uang sangat besar. Dia mengaku tak percaya kalau itu diberikan secara gratis.
"Swasta membangunkan ibu kota baru bagi Indonesia, pasti ada pembicaraan, mungkin sifatnya tiap tahun pemerintah membayar kepada pengusaha yang membangun ibu kota baru, atau kita tidak tahu," tuturnya.
Sebab itu, dia menyetujui perkataan yang dilontarkan oleh Profesor Doktor Emil Salim, yang menggambarkan pentingnya penelitian untuk kemudian disampaikan ke publik bagaimana hasilnya.
Termasuk berapa biaya dan analisisnya secara lengkap, itu tidak ada di dalam perdebatan publik, serta tidak disampaikan.
Penjelasan detail tersebut seolah tertutup, jelas Musni Umar, seperti saat pembangunan Kereta Api dari Jakarta ke Bandung, yang kemudian membengkak anggarannya.
"Yang akan menanggung itu kan pemerintah, kalau bicara pemerintah ya rakyat, karena pemerintah masa berkuasa sepuluh tahun. Ini yang menurut saya sangat penting secara terbuka," katanya.
Terlebih, pemindahan ibu kota bukan persoalan yang mudah, sebab di dalamnya juga melibatkan pemindahan para karyawan.
Jika mereka pindah maka pihak mana yang akan membiayai, juga kehidupan keluarga karyawan yang bertempat di Jawa Barat, Jakarta, atau daerah lainnya.
