Network
PR BEKASI - Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024, Hidayat Nur Wahid, menyampaikan kalau dia berharap Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar tidak menjadi bahan rundungan dengan disebut sebagai kadrun atau dituduh radikal.
Hal itu lantaran Mahendra Siregar telah menyarankan supaya delapan negara berkembang, yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim, agar berfokus pada industri halal dan keuangan syariah untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Karena itu, dengan usulan yang dikemukakan oleh Mahendra, Hidayat Nur Wahid menyatakan semoga ide itu tak menjadikannya dikatakan radikal.
Baca Juga: Belanja Online Jelang Idul Fitri 1442 H, Pemerintah Siapkan Rp500 Miliar untuk Subsidi Ongkir
"Semoga Pak Mahendra Siregar, Wamenlu RI, tidak dibully sebagai KADRUN dan dituduh sebagai RADIKAL," kata Hidayat Nur Wahid, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @hnurwahid pada Rabu, 7 April 2021.
"Karena sudah berani terbuka menyarankan agar 8 Negara Anggota D8 yg mayoritas penduduknya Muslim, untuk fokus pada industri HALAL dan keuangan SYARIAH, demi mendorong pertumbuhan ekonomi,"sambungnya.
Lebih lanjut, dalam Sesi Pertemuan ke-17 Dewan Menteri-Menteri D-8, Mahendra Siregar menyebut D-8 perlu mendorong pemulihan ekonomi dengan fokus terhadap keunggulan bersama.
Semoga Pak Mahendra Siregar, WaMenLuRI, tidak dibully sbg KADRUN dan dituduh sbg RADIKAL, krn sudah berani terbuka menyarankan agar 8 Negara Anggota D8 yg mayoritas penduduknya Muslim, untuk focus pd industri HALAL dan keuangan SYARIAH, demi mendorong pertumbuhan ekonomi. https://t.co/R2MfkTlCS3— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) April 7, 2021
Dia mengatakan, sebagai wadah dari negara-negara terdepan di dunia muslim, maka negara-negara yang tergabung dalam D-8 perlu untuk mengembangkan keunggulannya, yakni industri halal dan keuangan syariah.
