Padahal, sambung Refly Harun, baru saja Indonesia ingin memulai hal baru soal tradisi buruk tersebut, yang mana kita harus berusaha mengurangi yang namanya adu-mengadu.
"Kalau yang bersangkutan merasa dihina, maka yang bersangkutan sendirilah yang langsung mengadu ke penegak hukum, dalam hal ini Presiden Jokowi kalau merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya," tuturnya.
"Jangan menggunakan pasal-pasal yang mengekang hak-hak berdemokrasi dan menyatakan pendapat," sambungnya.
Karena, kata Refly Harun, ia termasuk orang yang setuju bahwa itu adalah konsekuensi dari sebuah negara yang berpemerintahan.
Baca Juga: Klaim Selamatkan 40.000 Jiwa, Polres Banyuasin Amankan 2 Pengedar Sabu 10 Kg Saat Pagi Buta
Jadi menurutnya, Jokowi yang dikritik terlibat dengan kisruh Demokrat adalah hal yang wajar.
"Itu menurut saya wajar-wajar saja, karena yang dikritik adalah perilaku kekuasaan dan juga tidak verified apakah Jokowi terlibat atau tidak," tutup Refly Harun.***