Network
Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing untuk mencegah dampak yang mungkin timbul.
"Hal tersebut diharapkan menyasar pada komunikasi risiko yang ditujukan kepada masyarakat mengenai potensi bahaya untuk menjauh dari kawasan lereng rawan longsor, permukiman yang berada di tepi sungai," katanya.
Baca Juga: Bagi Warga Garut Bantuan BPUM Rp1.2 Juta Sudah Bisa Dicairkan Melalui BRI
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengatakan masyarakat berharap pemerintah daerah agar selalu siap siaga untuk mengevakuasi warga yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi.
Dirinya meminta adanya pemantauan ruang udara dan kondisi bandar udara serta secara terus menerus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Airnav.
Hal tersebut dilakukan untuk menerbitkan informasi peringatan, berupa Sigmet dan Aerodrome Warning.
Baca Juga: Miris! Mantan Pesenam China jadi Pengemis dan Pengamen Setelah Cedera Akhiri Kariernya
"Saya juga berharap Pemerintah Provinsi mengaktifkan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan,” kata Azis Syamsudin.
"Sehingga, langkah cepat bisa dilakukan dalam pembentukan pos komando serta aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi," sambungnya.
Dia mengungkapkan dari data dan laporan yang diterima DPR RI melalui BNPB, peringatan dini dan kesiapsiagaan perlu dilakukan di 30 wilayah administrasi setingkat provinsi terhadap bibit siklon tropis 94W.
