Network
PR BEKASI – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan banyak kehilangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pintar karena terpapar radikalisme.
Hal itu disampaikan Tjahjo saat menjadi penanggap rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk 'Tantangan Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi dan Intoleransi di Kalangan PNS', Minggu, 18 April 2021.
Pernyataan Tjahjo Kumolo itu pun mendapatkan tanggapan dari politisi Partai Gerindra Fadli Zon.
Baca Juga: Oknum RT di Bekasi Potong Dana BST, Lurah Jatirangon Berikan Klarifikasi
Fadli Zon mengatakan bahwa pemerintah harus mengevaluasi soal radikalisme.
Fadli Zon curiga bahwa jangan-jangan yang menilai radikalisme tidak paham dengan pengertian sebenarnya dari radikalisme.
“Harus dievaluasi, jangan-jangan yang nilai radikalisme tak mengerti radikalisme itu apa,” kata Fadli Zon sebagaiamana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @fadlizon, Senin, 19 April 2021.
Harus dievaluasi, jangan2 yg nilai radikalisme tak mengerti radikalisme itu apa. Wacana radikalisme bisa membuat prasangka n fitnah tak henti, dijadikan alat bungkam kritik atau refleksi fobia Islam. Ini yg bikin demokrasi RI jeblok ke rangking 102. https://t.co/6M9kCekC87— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) April 18, 2021
Baca Juga: Sebuah Asteroid Diprediksi Tabrak Bumi, Ahli: Akan Ada Gelombang Pengungsian Penduduk Dunia ke Asia
Anggota DPR RI itu menyampaikan bahwa wacana radikalisme bisa menjadi prasangka fitnah tak berujung.
Bahkan menurut Fadli Zon, wacana tersebut bisa menjadi salah satu alat membungkam kritik atau refleksi fobia Islam.
“Wacana radikalisme bisa membuat prasangka dan fitnah tak henti, dijadikan alat bungkam kritik atau refleksi fobia Islam,” ujar Fadli Zon.
Lebih lanjut, Fadli Zon menilai karena hal itulah rangking demokrasi Indonesia menjadi anjlok.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 19 April 2021: Makin Curiga, Mama Rosa Minta Seseorang Pantau Gerak-gerik Al?
Baca Juga: Kode Redeem FF Terbaru 19 April 2021, Buruan Ambil Hadiahnya dan Ambil Skin Sultanmu
“Ini yang bikin demokrasi RI jeblok ke rangking 102,” kata Fadli Zon.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil survei LSI itu nilai toleransi di lingkungan PNS membaik.
Menurut survei yang digelar LSI pada 3 Januari-31 Maret 2021 itu ada sebanyak 76.9 persen PNS mengaku tidak keberatan jika orang berbeda agama menjadi pimpinan di Kementerian atau lembaga atau organisasi perangkat daerah.
Kemudian ada 78.9 Persen PNS yang mengaku tidak keberatan jika orang berbeda agama menjadi Kepala bagian atau Divisi.
Sisanya, 15.1 persen PNS mengaku keberatan jika orang berbeda agama menjadi pimpinan di Kementerian atau lembaga atau organisasi perangkat daerah.
Terakhir, ada 14.1 Persen PNS yang mengaku keberatan jika orang berbeda agama menjadi Kepala bagian atau Divisi.***
