TNI Jadi Guru, Anggota Dewan Gereja Minta Komisi HAM PBB Lakukan Penyelidikan di Sekolah Papua Barat

- 21 April 2021, 20:57 WIB
Para pemimpin gereja di Papua Barat meminta PBB dan Australia untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan penugasan TNI sebagai guru.
Para pemimpin gereja di Papua Barat meminta PBB dan Australia untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan penugasan TNI sebagai guru. /ABC

PR BEKASI - Para pemimpin gereja di Papua Barat minta PBB dan Australia untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan meningkatkan kehadiran militer di wilayah Indonesia yang tengah diperebutkan.

Selain itu, menurut para pemimpin gereja, para TNI ditugaskan sebagi guru di wilayah Papua, hal itu dinilai hanya akan memperburuk rasa trauma anak-anak.

Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari ABC News, Dewan Gereja Papua Barat mengirim surat kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengirim penyelidik, untuk melihat kondisi pengungsi Nduga akibat pertempuran TPNPB dengan TNI tiga tahun lalu.

Baca Juga: Bebas dari Gugatan Review Produk Kecantikan Abal-abal, Dr Richard Lee: Saya Gak Takut Karena Saya Benar

Anggota Dewan Gereja mengatakan, mereka prihatin bahwa Indonesia gagal menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua Barat.

Rode Wanimbo dari Gereja Evangelis mengatakan, jika PBB dan negara tetangga seperti Australia tidak bersedia menanggapi krisis yang berkembang di sana, hal itu hanya akan membuat frustrasi warga Papua.

Dewan Gereja juga menyuarakan keprihatinan tentang penggunaan pejabat militer sebagai guru di sekolah provinsi.

Baca Juga: Tragis! Seorang Anak Mutilasi Ibu Tirinya Jadi 1.000 Bagian dan Memakannya Bersama Anjingnya

"Kami telah hidup dalam trauma terutama anak-anak ... ketika kami melihat tentara berseragam, hal itu menciptakan trauma lebih lanjut," kata Wanimbo.

Halaman:

Editor: Puji Fauziah

Sumber: ABC News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x