TNI Jadi Guru, Anggota Dewan Gereja Minta Komisi HAM PBB Lakukan Penyelidikan di Sekolah Papua Barat

- 21 April 2021, 20:57 WIB
Para pemimpin gereja di Papua Barat meminta PBB dan Australia untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan penugasan TNI sebagai guru.
Para pemimpin gereja di Papua Barat meminta PBB dan Australia untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan penugasan TNI sebagai guru. /ABC

"Para pemimpin gereja percaya bahwa kami sedang berada di proses genosida," ujar Wanimbo kepada Radio ABC.

Pemimpin gereja tersebut juga mengeluhkan penanganan dari pemerintah pusat dan Pemprov Papua Barat yang tidak membuahkan hasil maksimal dalam menangani pengungsi.

Baca Juga: Bela Nadiem Makarim, Tsamara Amany: Setop Zalimi Mas Menteri Demi Kepentingan Politik Jangka Pendek

Wanimbo mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat di Jakarta dengan mengirimkan pasukan militer dan polisi ke Papua Barat hanya akan menambah rasa trauma.

Wanimbo juga mengungkapkan, kebijakan dinas pendidikan provinsi bekerja sama dengan militer bukanlah langkah yang tepat.

"Ini bukanlah kebijakan pemerintah yang bijaksana, ini bukan kebijakan yang dapat mengubah pandangan baik pemerintah," kata Wanimbo.

Baca Juga: Ikuti 4 Kiat Ini dan Jadikan Puasa Ramadhan Momen Bangkit di Tengah Pandemi

"Tolong jangan kirimkan militer ke sekolah," ucapnya.

Wanimbo juga mengimbau kepada negara tetangga Australia untuk menghentikan bantuan militer mereka ke Indonesia untuk mengurangi pasukan.

"Tolong, bantu kami, kami sangat ini bantuan dari internasional, khususnya Australia untuk menghentikan bantuan militer dan polisi ke Papua," ujar Wanimbo.

Halaman:

Editor: Puji Fauziah

Sumber: ABC News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x