Melihat situasi yang terjadi sekarang, kata Hilda, penting untuk mengevaluasi kembali apakah kebijakan yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah efektif dalam pengendalian pandemi.
"Selama ini ada karantina wilayah, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), ganjil-genap dan lainnya ini sebenarnya memiliki tingkat kesuksesan yang rendah, sebab ada celah, seperti membolehkan sekian orang bekerja di kantor," katanya.
Padahal, kebijakan itu seharusnya ditaati dan dilakukan untuk membatasi pergerakan masyarakat supaya virusnya tidak menyebar.
"Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memproyeksikan vaksinasi rate akan turun dari 1 juta orang per bulan jadi 500 ribuan. Ini akan mempengaruhi proses pembentukan 'herd immunity'," katanya.
"Berdasarkan perkiraan Universitas Jhon Hopkins, dibutuhkan sekitar 10 tahun untuk Indonesia mencapai 'herd immunity' jika kecepatan vaksinasi kita tetap seperti sekarang," sambungnya.
Hilda menyarankan sejumlah solusi untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19, seperti pemberlakuan kebijakan berdasarkan ilmu pengetahuan, memperketat pergerakan masyarakat dengan didukung bantuan sosial yang mencukupi.
"Kita juga harus meningkatkan kapasitas tes dan pelacakan kontak. Kita harus bisa melatih teknisi laboratorium sebanyak mungkin dan meningkatkan kapasitas laboratorium di seluruh Indonesia," tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengintensifkan kampanye vaksinasi agar muncul keinginan masyarakat untuk ikut serta.***