Network
PR BEKASI – Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengapresiasi pencapaian 100 hari kerja Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Melalui akun Twitter-nya, Ferdinand Hutahaean mengunggah infografis capaian 100 hari kerja Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Dalam informasi grafik tersebut, terlihat capaian terkait peningkatan dan pengembangan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Sebut Thailand Bagian Nusantara, Warganet: Sejarawan Abal-abal Merujuk Sama Situ
Mulai dari kondisi awal jumlah PPKM Mikro tingkat Polda per 13 April 2021 di 20 Polda dan 42/694 Posko PPKM.
Hingga dengan jumlah PPKM Mikro tingkat Polda sesuai Inmendagri Nomor 9 Tahun 2001 per 3 Mei 2021.
Adapun rinciannya mendedi 25 Polda, 52.611 posko PPKM, 31.686 jumlah Bhabinkamtibmas.
Baca Juga: Pelat Nomor Kendaraan Khusus DPR Hebohkan Medsos, Ferdinand: Wahai Mba Puan, Ini Bentuk Separatisme
Di mana terdapat peningkatan jumlah PPKM Mikro dan tambahan 5 provinsi, yakni Kepri, Bengkulu, Sulteng, Sultra, dan Papua Barat.
Menurut Ferdinand Hutahaean, pencapaian 100 hari kerja Kapolri cukup baik.
“Capaian 100 Hari Kapolri menurut saya cukup baik dan patut diapresiasi,” kata Ferdinand Hutahaean sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @FerdinandHaean3, Senin, 24 Mei 2021.
Baca Juga: HNW Gaungkan 'Zionis Nusantara', Ferdinand: Kalau Saya Punya Kekuatan Politik, PKS Akan Saya Bubarkan
Ferdinand Hutahaean menyebutkan sejumlah terobosan yang dihadirkan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
“Ada banyak terobosan baru dalam sistem pelayanan Kepolisian, layanan SIM, Pengaduan Masyarakat, Polisi Cyber dan respon cepat melalui info di medsos,” ujar Ferdinand Hutahaean.
Namun Ferdinand Hutahaean menyoroti satu permasalahan yang belakangan ini kerap terjadi.
Baca Juga: Heboh Petinggi Hamas Bergelimang Harta Rp36 Triliun dari Perang Gaza, Ferdinand: Jualan Agama Emang Laku
Permasalahan yang dimaksud ialah penyelesaian sengketa melalui perjanjian damai dan sebagainya yang ditandatangani di atas materai.
Adapun permasalahan yang satu ini kerap bermula dari konten di media sosial yang dianggap menghina, ujaran kebencian.
Lalu, pembuat konten tersebut dicari oleh polisi, dimediasi dengan orang yang berselisih, meminta maaf dan membuat janji tidak mengulangi hal tersebut.
Menurut Ferdinand Hutahaean hal tersebut perlu dievaluasi ulang.
“Tapi penyelesaian masalah dengan materai perlu dievaluasi ulang,” tutur Ferdinand Hutahaean.
***
