Network
"Kasus-kasus korupsi besar dilakukan oleh kader-kader PDIP, yang paling monumental adalah korupsi dana bansos di Kemensos yang dilakukan oleh mantan Mensos (bendahara PDIP), Juliari P Batubara," ungkapnya.
Banyak analis, menurutnya, yang mengatakan bahwa sangat tidak masuk akal dana korupsi sebesar itu hanya dinikmati secara pribadi oleh Juliari.
Apalagi, kata Arief, kemudian diduga yang terlibat korupsi bukan cuman Juliari saja.
"Ada dua setidaknya sampai hari ini anggota dewan dari PDIP yang belum diperiksa oleh KPK, yaitu Herman Hery dan Ihsan Yunus," kata Arief.
"Mereka ditengarai menguasai cukup besar jatah alokasi jumbo dari pengadaan-pengadaan paket bansos yang konon itu merupakan jatah dari madam bansos," sambungnya.
Maka dari itu, jika dana bantuan untuk Palestina dari masyarakat tersebut diminta untuk diaudit pemerintah, Arief berharap PDIP yang seharusnya diaudit terlebih dahulu.
Hal tersebut, menurutnya, bertujuan untuk memastikan apakah ada atau tidak dana yang mengalir ke PDIP.
Seperti diketahui, anggota DPR dari fraksi PDIP, Muchamad Nabil Haroen meminta Pemerintah untuk mengaudit aliran dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
Baca Juga: Desak Gencatan Senjata Israel-Palestina Diperpanjang, Raja Yordania: Tak Ada Alternatif Solusi Lain
