Network
PR BEKASI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal dengan kualitas perencanaan program pemerintah yang buruk.
Buruknya kualitas perencanaan program tersebut tercermin dari proyek infrastruktur yang tidak tuntas dari segi tujuannya.
Jokowi mengaku dalam setiap inspeksinya ke lapangan kerap melihat hal yang tidak beres.
Baca Juga: Jokowi Kesal Proyek Infrastruktur Jadi Karut Marut, Yan Harahap: Terjadi Lagi, Kinerja Pemerintah Tak 'Becus'
Misalnya ada waduk namun tak memiliki irigasi. Mulai dari irigasi primer, sekunder, maupun tersier.
"Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk, tidak ada irigasinya. (Baik) irigasi primer, sekunder, tersier. Itu ada (kondisi seperti) itu," kata Jokowi dalam rakornas pengawasan internal pemerintah yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 27 Kamis 2021.
Kemudian ada juga sebuah pelabuhan yang baru dibangun tapi tidak memiliki jalan akses. Namun Presiden Jokowi tidak menyebutkan lokasi infrastruktur yang dia kritisi.
Baca Juga: Miris Arahan Jokowi Soal 75 Pegawai KPK Diabaikan, Febri Diansyah: Siapa yang Ingin Lemahkan dan Kuasai KPK?
Mantan anggota Ombudsman RI Alvin Lie merasa bingung dengan pernyataan Jokowi.
Setidaknya ada tiga pertanyaan di benak Alvin Lie. Hal tersebut disampaikan Alvin Lie melalui cuitan di akun Twitter @alvinlie21.
“Terkait pernyataan Presiden, saya ingin bertanya. Satu, apa fungsi dan manfaat rapat kabinet?” kata Alvin Lie sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter-nya, Jumat, 28 Mei 2021.
Baca Juga: HRS Resmi Divonis Penjara karena Prokes, Ali Syarief: Jelas Yah, Tinggal Sekarang Jokowi, Khofifah dan Atta
Pertanyaan selanjutnya adalah terkait fungsi menteri koordinator. Pasalnya seharusnya menteri koordinator menjadi penyambung integrasi proyek lintas kementerian.
Terakhir, Alvin Lie mempertanyakan mengapa proyek tersebut bisa lolos jika dianggap tidak jelas.
“Bagaimana proyek-proyek tersebut mendapat persetujuan dan alokasi anggaran?” ucap Alvin Lie.
Dalam keterangan, hal semacam ini, menurut Jokowi, dapat menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit dari program yang dilaksanakan.
Baca Juga: Usul ke Jokowi untuk Bubarkan KPK, Teddy Gusnaidi: Selain Habiskan Dana Negara, Nyalinya Minus
Masyarakat juga yang akan dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat yang besar.
Presiden Jokowi memerintahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk lebih dalam terlibat melakukan pengawasan pada perencanaan program pemerintah. Utamanya pada proyek infrastruktur
Presiden Jokowi mengatakan harus dikawal sejak awal saat perencanaan, harus diikuti, tidak sekedar mengulang terus.
“Kita mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini," tutur Jokowi.***
