Network
PR BEKASI - Direktur Eksekutif PSHK, Gita Putri Damayana mengaku heran dengan beberapa tokoh yang panik dan marah usai Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut disampaikan Gita Putri melalui akun Twitter miliknya, @gitaputrid pada Sabtu, 29 Mei 2021.
Dia menegaskan bahwa keberpihakan tokoh hingga organisasi-organisasi keagamaan sudah ada sejak dahulu.
Baca Juga: Soroti Pemecatan 51 Pegawai KPK, Roy Suryo Yakin Kini Harun Masiku Sedang Bergembira Ria
"Keberpihakan tokoh dan organisasi keagamaan soal antikorupsi banyak rekam jejaknya," ujar Gita Putri seperti dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com.
"Ini berita tahun 2012 ketika KPK sedang diserang kasus simulator SIM," ucapnya menambahkan sembari mengunggah tangkapan layar berita lawas
Pada tahun 2012, sejumlah tokoh lintas agama menyerukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Mereka siap membantu KPK dalam segala hal yang dibutuhkan.
"Kami siap untuk membantu apa pun," kata tokoh NU, Solahuddin Wahid.
Adik kandung Gus Dur itu datang bersama Romo Franz Magnis Suseno, Romo Benny Susetyo, Pdt Andreas A Yewangoe, Mgr D Situmorang, Djohan Effendi dan Bikkhu Jayamedho.
Mereka diterima oleh Ketua KPK pada saat itu, Abraham Samad dan Busyro Muqoddas serta Bambang Widjojanto
Baca Juga: Belum Menikah, Rizky Billar dan Lesti Kejora Sudah Punya Rencana 'Leslar Junior'
Setelah berdiskusi selama hampir dua jam, para tokoh menilai pimpinan KPK baru memiliki keseriusan untuk membasmi korupsi. Abraham Samad cs dinilai punya strategi yang menyeluruh untuk menindak para koruptor.
"Apa pun kalau mereka butuh bantuan kita akan bantu," ucap Solahuddin.
Langkah ini, kata Gus Solah, dilakukan karena korupsi sudah dalam tahap membahayakan bangsa. Semua elemen masyarakat hampir semua sudah dihinggapi penyakit membahayakan ini.
Maka dari itu, GIta Putri mengaku heran kenapa baru di era Pemerintahan Jokowi ini, banyak sekali tokoh-tokoh yang kebakaran jenggot saat sebuah perwakilan atau organisasi agama menyatakan dukungannya, khususnya terhadap KPK.
Kok jadi agama-phobic, bund?" ucap GIta Putri.
Sebelumnya, Ketua Umum PGI, Gomar Gultom meminta Presiden Jokowi turut menyikapi sengkarut yang terjadi di dalam tubuh KPK.
Dia mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan Presiden Jokowi mengingat telah terjadi upaya pelemahan di lembaga antirasuah itu menyusul keputusan pimpinan KPK yang memecat 51 dari 75 pegawai yang tak lulus TWK.
“Kita sangat prihatin dengan upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi selama ini, terutama yang memuncak dengan pelabelan intoleran dan radikalisme atas 75 pegawai KPK melalui mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) belakangan ini," kata Gomar.
Oleh karena itu, Gomar mengatakan, pihaknya akan menyurati Presiden untuk dapat segera mengambil tindakan.
Baca Juga: Bantah Adanya Pasukan Setan di Papua, Pangdam Cenderawasih: Batalyon 315 Moto-nya Garuda
Adapun tindakan yang dimaksud yakni penyelamatan terhadap KPK dari upaya-upaya pelemahan tersebut, dengan cara menyelamatkan ke-75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus asesmen TWK untuk alih status menjadi ASN.
Sebab kata Gomar, seluruh pegawai yang dinonaktifkan tersebut merupakan pegawai yang memiliki kinerja dan integritas tinggi, tetapi harus dipecat dengan dalih tak lulus TWK.
Lantas Gomar mengaku khawatir kalau ke depan, para penyidik tidak akan maksimal melakukan tugasnya secara profesional, karena diyakini akan bernasib sama dengan ke-75 pegawai KPK tersebut.
"Karena kuatir mereka diTWK-kan dengan label radikal, dan kami semakin khawatir, karena mereka yang dipinggirkan ini banyak di antara mereka yang sedang menangani kasus-kasus korupsi yang sangat signifikan," tuturnya.***
