Network
PR BEKASI - Soal-soal di dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada pegawai KPK yang menjadi syarat alih status ASN masih menjadi polemik.
Salah satu soal TWK yang belakangan disoroti adalah pegawai KPK diharuskan memilih salah satu antara Al Quran atau Pancasila, tidak boleh keduanya.
Menanggapi hal tersebut, mantan Anggota DPR RI Musni Umar menyebutkan bahwa soal-soal tersebut sangatlah konyol dan membahayakan umat Islam.
Baca Juga: 4 Zodiak Ini Akan Jadi Paling Sial di Bulan Juni, Apakah Zodiakmu Termasuk?
"Pertanyaan ini menurut saya sangat konyol dan membahayakan umat Islam," kata Musni Umar sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan video di kanal YouTube Musni Umar pada Rabu, 2 Juni 2021.
Karena, sambung Musni Umar, bagi umat Islam, Pancasila itu adalah butir-butir dari ajaran Islam dan Al Quran. Maka, dia sama sekali tidak bisa menerima munculnya pertanyaan semacam itu.
"Pertanyaan seperti ini betul-betul tidak bisa kita terima karena menciptakan antagonistik, menciptakan perbedaan, dan mengesankan seolah-olah Pancasila ini bertentangan dengan agama," tuturnya.
Menurut pandangan Musni Umar, dan tentu mayoritas Muslim di Indonesia, Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan Al Quran dan Islam sebagaimana ditulis dalam sila pertama Pancasila.
"Seperti kita kemukakan dalam sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa yang berarti believe in God, percaya kepada Allah," ungkapnya.
Sila pertama tersebut, sambung Musni Umar, diambil sesuai dengan surat Al-Ikhlas yang bunyinya 'Qul Huwallahu Ahad, katakanlah Allah itu esa atau tunggal'.
"Itulah keyakinan umat Islam dan itu juga tercantum dalam pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha Esa," tuturnya.
Dirinya kemudian yakin bahwa pernyataan semacam itu hanya dilontarkan oleh orang-orang yang tidak paham Islam.
"Dengan pertanyaan Pilih Al Quran atau Pancasila ini, saya mengecam keras pertanyaan seperti ini karena memecah belah umat Islam, seolah-olah umat Islam ini tidak Pancasilais," ucapnya.
Baca Juga: Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Meninggal Dunia di RSPAD Jakarta? Pemprov Kaltim Beri Klarifikasi
Oleh karena itu, Musni Umar menegaskan bahwa TWK KPK harus ditolak dan tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh seluruh masyarakat Indonesia.
"Ini harus ditolak, harus dilawan, dan tidak boleh dibiarkan," ujarnya.
"Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam TWK ini kembali mengingatkan kita bahwa tengah terjadi upaya-upaya untuk semakin mendiskriminasikan umat Islam dan ini tidak boleh terjadi," sambungnya.
Lebih lanjut, Musni Umar mengaku sedih dan tidak bisa menerima pertanyaan-pertanyaan di dalam TWK KPK tersebut, contohnya Doa Qunut.
"Apalagi misalnya apakah anda pakai qunut atau tidak, itu masalah khilafiah (perbedaan pandangan di antara ulama terhadap suatu persoalan hukum)," tuturnya.
"Jadi tes-tes yang diungkapkan ini betul-betul menyedihkan dan bagi orang yang taat kepada agamanya," sambungnya.
Baca Juga: Penceramah Agama Bakal Disertifikasi Wawasan Kebangsaan, Hilmi Firdausi Singgung Pertanyaan TWK KPK
Seharusnya, tegas Musni Umar, orang yang taat beragama itu kita dukung karena itu yang diinginkan para pendiri Indonesia sesuai dengan sila pertama Pancasila.
Sebelumnya, mantan juru bicara KPK Febri Diansyah, mengungkapkan ada pegawai yang didesak panitia untuk memilih salah satu antara Alquran dan Pancasila saat mengikuti TWK.
"Pilih yang mana, Al-Qur'an atau Pancasila mengingatkan saya pada pertanyaan tes wawasan kebangsaan KPK," tulis Febri Diansyah melalui akun Twitter pribadinya @febridiansyah, Selasa, 1 Juni 2021.
Baca Juga: Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jeli Soal Proporsi Belanja Modal
Febri menceritakan bahwa salah satu pegawai KPK yang menyatakan dirinya memilih Al Quran dan Pancasila dalam konteks yang berbeda.
"Pegawai jawab, dalam konteks beragama saya memilih Al Quran. Dalam konteks bernegara, saya memilih Pancasila," lanjutnya.
Namun, pewawancara tetap mendesak pegawai KPK itu untuk memilih salah satu dari pilihan tersebut.
Menurut Febri, pertanyaan-pertanyaan kontroversial tersebut hingga saat iin tidak memiliki penjelasan yang klir.
"Sampai hari ini, tidak ada penjelasan yang klir dari penyelenggara tes tentang pertanyaan-pertanyaan kontroversial tersebut. Wawasan kebangsaan apa yang dikehendaki? Sungguh menyedihkan," ujarnya.***
