Network
PR BEKASI - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut bahwa angka pengangguran di Indonesia turun.
Natalius Pigai menilai, Sri Mulyani tidak punya etika karena membandingkan angka pengangguran Februari 2021 dengan angka pengangguran Agustus 2020.
"Bu Menkeu tidak punya etika, karena membandingkan data pengangguran Feb 2021 (8,75 juta orang) ke Agustus 2020 (9,77 juta orang)," kata Natalius Pigai, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @NataliusPigai2, Jumat, 4 Juni 2021.
Natalius Pigai juga mengatakan, seharusnya Sri Mulyani membandingkan angka pengangguran Februari 2021 dengan angka pengangguran Februari 2020.
"Pakai data year on year saja dong. Data BPS, Feb 2021, pengangguran 8,75 juta orang, naik sebesar 1,82 juta dibandingkan Februari 2020 yang 6,93 juta," kata Natalius Pigai.
Apalagi menurutnya, data yang menjadi rujukan Sri Mulyani tersebut sudah lewat satu kuartal, sebelum penutupan sejumlah perusahaan diumumkan.
"Apalagi, data yang dirujuk Menteri Keuangan itu sudah lewat satu kuartal, sebelum kabar terbaru penutupan sejumlah perusahaan diumumkan dimana-mana. Kita bukan bodoh Bu. @jokowi," ujar Natalius Pigai.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut bahwa angka pengangguran sempat naik pada Agustus 2020 ke level 7,07 persen, tapi pada Februari 2021 telah turun ke level 6,26 persen.
Sri Mulyani juga mengatakan bahwa selama periode terjadinya tren pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 telah ada 2,61 juta lapangan kerja baru yang tercipta.
"Penyerapan ini lebih cepat daripada penambahan jumlah pencari kerja baru yang meningkat 1,59 juta orang dalam periode yang sama," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin, 31 Mei 2021.
Sri Mulyani menuturkan bahwa terciptanya lapangan kerja baru dan penurunan angka pengangguran merupakan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang mulai menunjukkan adanya perbaikan.
Menurutnya, sebelumnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia terhambat, khususnya pada 2020 akibat pandemi Covid-19.
Indikator kesejahteraan masyarakat yang mulai menunjukkan perbaikan juga terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2020, yang naik sebesar 0,02 poin menjadi 71,94 dari 71,92 pada 2019.
Sri Mulyani pun berharap kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan pada 2021 dan 2022 melalui berbagai langkah kebijakan dalam program penanganan Covid-19.
Tak hanya itu, menurutnya, upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) selama ini juga telah berhasil menahan dampak negatif pandemi pada 2020 dan 2021.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa momentum tersebut harus terus didorong agar penghasilan rumah tangga khususnya yang miskin dan rentan kembali meningkat.
"Tingkat kemiskinan diharapkan akan kembali menjadi single digit," ujar Sri Mulyani.***
