Network
PR BEKASI - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai rencana pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan anggaran Rp1,7 kuadriliun di kala masyarakat tengah menghadapi pandemi Covid-19 sangat fantastis.
Atas respons tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Zainuddin Maliki meminta Presiden menolak usulan pengadaan tersebut.
“Oleh karena itu Presiden harus tolak tanda tangani perpres pengadaan Alpalhankam tersebut,” tutur Zanuddin sebagaimana dikutip Pikiranrakayt-Bekasi.com dari situs resmi pan.or.id, Sabtu, 5 Juni 2021.
Baca Juga: Ilmuwan Kembangkan Electronic Nose, Teknologi yang Bisa Deteksi Kanker yang Sulit Dipahami
Hal itu diungkapkan dalam rangka menanggapi bocornya pengajuan rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Tahun 2020-2024 dari Kementerian Pertahanan.
Dalam rancangan perpres itu tertulis angka yang cukup fantastik untuk membeli alutsista sebesar USD 124.995.000.000, yang jika dikonversikan menjadi sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (Rp 1,7 kuadriliun).
Menurut dia, jika angka Rp1,7 kuadriliun akan ditutup dengan skema pinjaman, perlu dicatat utang negara per April 2021 sudah mencapai Rp6.527,29 triliun.
Dengan jumlah tersebut, maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya rasio utang terhadap PDB meningkat dibandingkan awal tahun ini di angka 38,68 persen.
