Network
PR BEKASI - Masyarakat saat ini diramaikan pemberitaan soal pemerintah akan memberlakukan Undang-Undang mengenai penindakan orang yang melakukan penghinaan terhadap Presiden melalui media.
Terkait itu, saat ini Pemerintah dan DPR tengah membahas Rancangan Undang Undang (RUU) KUHP yang mengatur tentang penindakan kepada orang yang melakukan penghinaan kepada Presiden/Wakil Presiden melalui media sosial.
RUU KUHP ancaman hukumannya maksimal 4.5 tahun penjara.
Baca Juga: Hina Presiden via Medsos Diancam 4.5 Tahun Penjara, Sherly: Jawab dengan Kinerja Bukan Ancaman
Tak hanya itu dalam RUU tersebut juga mengancam seseorang yang melakukan penghinaan kepada lembaga negara seperti DPR.
Adapun ancamannya berupa penjara maksimal 2 tahun penjara, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari PMJ News.
Delik pidana tersenit masuk dalam Bab IX TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA NEGARA Bagian Kesatu, Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara. Berikut isi Pasal 353 RUU KUHP, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari PMJ Senin 7 Juni 2021.
Baca Juga: Distigma Tidak Pancasilais, Novel Baswedan: Saya Saat Ini Seperti Dibuat Lebih Hina dari Koruptor
(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
