Network
PR BEKASI - Politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menyebut adanya musim untuk berpolitik bagi para pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Syahrial Nasution menyebut fenomena berpolitik para pejabat BUMN itu karena miskin dalam prestasi, sehingga akhirnya mereka mencari sensasi.
Dicontohkan Syahrian Nasution, salah satunya seperti tereksposnya penghapusan fasilitas kartu kredit direksi di Pertamina oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Baca Juga: PT Garuda Indonesia Terlilit Utang Triliunan Rupiah, Ini Langkah BUMN Selanjutnya
"Ekspose penghapusan fasilitas Kartu Kredit direksi di Pertamina oleh Ahok dan tolak terima gaji dewan komisaris di Garuda," katanya.
"Itu bukan solusi," sambung Sekretaris Jenderal The Founding Father House tersebut.
Menurutnya tindakan tersebut tidak mengubah nasib dari korporasi yang mereka kelola.
Baca Juga: Tertawa Inul Disebut Layak Jadi Komisaris Pertamina, Arief: Suruh Ngebor Tiap Hari Biar Produksi Meningkat
"Lebih baik kalau mereka berhenti," tuturnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @syahrial_nst pada Kamis, 17 Juni 2021.
Sebelumnya, masyarakat tengah dihebohkan dengan langkah Ahok yang hendak menghentikan fasilitas kartu kredit.
Langkah Komisaris Utama Pertamina itu pun banyak ditanggapi oleh banyak pihak, salah satunya Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Baca Juga: BTS Meal McDonald's Turut Diburu Menteri BUMN Erick Thohir: Oleh-oleh untuk Anak Bungsu Saya
Dia menyampaikan kalau dirinya sudah mengecek di beberapa BUMN terkait isu tersebut, dan memang ada fasilitas kartu kredit.
Akan tetapi, fasilitas ditujukan untuk memenuhi keperluan perusahaan bukan keperluan pribadi,
"Kalau untuk keperluan pribadi tidak boleh," katanya.
Baca Juga: Refly Harun Sebut Ahok Sekuat-kuatnya 'Iman' Jadi Komisaris Lantaran Dekat dengan Jokowi
Pemakaian kartu kredit guna memenuhi keperluan perusahaan itu agar tidak menggunakan uang tunai.
Selain itu, juga untuk lebih dapat mengontrol pengeluaran sehingga menjadi transparan.
"Itu dari hasil pantauan kami di beberapa perusahaan BUMN," ujarnya.
Baca Juga: Indonesia Kerja Sama dengan BUMN China, Erick Thohir: Kita Harus Bisa Keluar dari Krisis
Arya menyampaikan berdasarkan hasil pantauan tak ada limit dari fasilitas kartu kredit BUMN yang mencapai Rp30 miliar.
Limit yang tercatat hanya sampai Rp50 juta hingga Rp100 juta, dan digunakan untuk kepentingan perusahaan.
Dia juga mengaku sudah melakukan pengecekan ke Pertamina.
"Menurut mereka tidak ada kartu kredit yang limitnya mencapai Rp30 miliar baik untuk direksi dan komisaris," ucap Arya Sinulingga.***
