Network
Tak hanya itu, Mohamad Oemar juga menegaskan bahwa tugas Setwapres tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara.
Baca Juga: Pamer Foto Bareng di Hari Ultang Jokowi ke-60,Yusuf Mansur: Bukan Komisaris Loh
"Jadi, sekali lagi kami tegaskan bahwa Setwapres tidak memiliki keterkaitan apa pun dalam penunjukan seseorang menjadi komisaris BUMN," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Komaruddin Hidayat dianggap melanggar aturan statuta perguruan tinggi karena merangkap jabatan sebagai Rektor UIII dan komisaris BSI.
Komaruddin Hidayat pun menyatakan dirinya telah mendapat izin dari Setwapres untuk menjadi komisaris Independen BSI.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa UIII merupakan kampus yang masih dirintis dan belum beroperasi sehingga jabatannya sebagai komisaris Independen BSI tidak akan mengganggu.
Baca Juga: Eko Kuntadhi Sebut Film Nussa Promosikan Taliban, Ernest Prakasa: Belum Kebagian Jatah Komisaris?
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Komaruddin Hidayat untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Rektor UIII karena kampus adalah institusi yang berperan besar sebagai moral force dan kendali sosial.
Selain Komaruddin, JPPI juga mendesak Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro yang merangkap jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).
"Sebagai pertanggungjawaban moral dan menjaga muruah kampus, JPPI mendesak supayapara rektor tersebut mengundurkan diri," kata Koordinator JPPI Ubaid Matraji.***
