Network
PR BEKASI – Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin pemerintah dapat membayar tunggakan utang asal warga bayar pajak.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa tunggakan yang diambil pemerintah untuk menutupi defisit fiskal lantaran berkurangnya penerimaan serta naiknya belanja selama pandemi Covid-19.
“Meskipun kita menghadapi dan penerimaan negara merosot, oleh karena itu kita harus mengalami defisit dan beruang, namun kita yakin bisa membayar pajak apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan,” kata Sri Mulyani dalam acara Pajak Bertutur 2021, Tabu, 25 Agustus 2021.
Baca Juga: Sri Mulyani Perkirakan Anggaran Kesehatan Naik Hingga Rp300 Triliun, Epidemiolog UI: Hilang Tak Berbekas
Hal tersebut pun mendapatkan tanggapan dari politisi Partai Demokrat Cipta Panca.
Cipta Panca menyebutkan sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat selama pandemi Covid-19. Salah satunya masyarakat kesulitan untuk mencari makan.
Oleh karena itu, menurutnya masyarakat belum memikirkan untuk bayar pajak, apalagi bayar pajak untuk melunasi utang pemerintah.
Baca Juga: Korupsi Rugikan Negara hingga Rp18.6 Triliun, Cipta Panca: Enak Korupsi di Jaman Sekarang, Hukumnya Didiskon
“Warga untuk makan aja lagi pada susah, boro-boro mikirin bayar pajak untuk bayar utang pemerintah,” kata Cipta Panca sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @panca66, Kamis, 26 Agustus 2021.
Selain itu, Cipta Panca menyebutkan sejumlah masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Cipta Panca mengeklaim bahwa ada masyarakat yang kena marah karena protes soal utang Indonesia.
Baca Juga: Jokowi Ingin RI Produksi Mobil Listrik, Cipta Panca: Esemka Aja Gak Jelas, Sudah Mimpi Lagi
“Udah gitu sebagian dikemplang lagi kayak dilakukan oleh pejabat pajak Angin Prayitno,” ucap Cipta Panca.
“Belum lagi buzzeRp pemerintah suka maki-maki warga yang protes soal utang. Mamam tuh,” tuturnya melanjutkan.
Sementara kader Demokrat lainnya, yakni Yan Harahap ikut memberikan komentar yang kurang lebih serupa.
Baca Juga: Rizal Ramli Agar Demokrat Tak Seperti Partai Keluarga, Cipta Panca: Ada Partai Lain yang Ketumnya Seumur Hidup
Yan Harahap mengatakan bahwa pemerintah yang berhutang, tapi rakyat yang diminta untuk menanggung.
“Kami yang berutang, rakyat yang menanggung,” kata Yan Harahap dikutip dari Twitternya @YanHarahap, Rabu, 25 Agustus 2021.
Sebagai informasi, Per Juni 2021 lalu, utang pemerintah pusat mencapai Rp6.554,56 triliun. Sedangkan, rasio utang terhadap PDB mencapai 41,35 persen. Angka itu naik dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp5.264,07 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 32,67 persen.
Baca Juga: Sri Mulyani Cari Utang Baru Rp515,1 Triliun, Tokoh Papua: Prestasi Jokowi Paling Menonjol
Nilai utang juga bertambah dibandingkan Mei 2021 yakni Rp6.418,15 triliun, atau setara 40,49 persen dari PDB.
Sementara itu, Sri Mulyani mengungkapkan sepanjang 2020 lalu penerimaan pajak mengalami kontraksi cukup dalam akibat pandemi.
Catatan Kementerian Keuangan, total penerimaan pajak sepanjang 2020 cuma Rp1.070 triliun.
Baca Juga: Hancur Gegara Korupsi dan Utang, Hidup di Lebanon Disebut Seperti Neraka
Jumlahnya anjlok 19,7 persen dibandingkan dengan realisasi 2019 yang sebesar Rp1.332,7 triliun.
Di tengah penurunan pajak tersebut, pemerintah pun tetap memberikan keringanan untuk masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.
Bentuk keringanan pajak itu seperti PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti perumahan, PPnBM pembelian mobil ditanggung pemerintah dan lainnya.***
