Network
PR BEKASI – Polemik proyek gelaran Formula E yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus bergulir.
Belum lama ini, 33 Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan hak interpelasi perihal Formula E.
Hak interpelasi merupakan hak lembaga legislatif (DPRD) untuk meminta keterangan kepada eksekutif (pemerintah) mengenai kebijakan yang dibuat.
Baca Juga: Sindir Anies Baswedan Soal Interpelasi Formula E, Yunarto Wijaya: Gak Mungkin Dia Ngumpet
Hak interpelasi yang diajukan PSI dan PDI Perjuangan tidak terlepas dari kecurigaan bahwa ada yang janggal dan tidak transparan dari proyek Formula E.
Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan bahwa DPRD berhak menggunakan hak bertanya terkait potensi kerugian dari proyek Formula E yang dicetuskan oleh Anies Baswedan.
“Wakil Rakyat di DPRD menggunakan hak bertanya pada gubernur terkait potensi kerugian anggaran yang disebabkan oleh Formula E,” kata Tsamara Amany sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @TsmaraDKI, Selasa, 31 Agustus 2021.
Tsamara Amany merasa heran lantaran Anies Baswedan nampak berupaya untuk menghindar dari hak interpelasi yang diajukan sejumlah anggota DPR.
Anies Baswedan pun diduga melakukan berbagai cara agar hak interpelasi yang diajukan oleh sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta itu urung terjadi.
“Mengapa gubernur tak datang saja? Mengapa gubernur mencoba berbagai cara agar forum bertanya itu tak terjadi?” ucap Tsamara Amany.
Baca Juga: POPULER HARI INI: ISIS-K Ingin Rebut Afghanistan hingga Anies Ngotot Gelar Formula E 2022
Tsamara Amany pun menjadi curiga apakah mungkin Anies Baswedan takut dengan hak interpelasi yang diajukan fraksinya dan PDI Perjuangan.
“Mengapa takut, Pak Gubernur?” tutur Tsamara Amany.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku menghormati hak interpelasi yang diajukan DPRD terkait proyek Formula E.
Anies Baswedan mengatakan bahwa interpelasi adalah hak anggota DPRD untuk merespon berbagai kebijakan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.
“Itu adalah hak Dewan dan diproses di Dewan jadi itu adalah sesuatu yang memang menempel pada anggota DPRD,” kata Anies Baswedan, Jumat, 27 Agustus 2021 dikutip dari Antara.
Anies Baswedan pun mengaku tidak keberatan jika anggota DPRD menggunakan hak tersebut untuk merespon kebijakan Formula E yang kini menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI.
Anies Baswedan menuangkan instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2921 tentang penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2020.
Anies Baswedan meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali untuk memastikan penyelesaian agenda prioritas itu.***
