Network
PR BEKASI - Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik menanggapi perihal laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir yang hilang.
Rachland Nashidik menduga, laporan TPF Munir sudah ada di Istana, dan di laci penegak hukum.
"Omong kosong laporan TPF Munir hilang," katanya pada Selasa, 7 September 2021.
Baca Juga: Bahaya Kontaminasi Arsenik Bagi Organ Tubuh, Bahan Kimia yang Disebut Penyebab Tewasnya Munir 17 Tahun Lalu
"Laporan pasti ada di istana, tapi juga di laci para penegak hukum," sambungnya.
Dia mengungkapkan ketika laporan tersebut disampaikan, Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membagikannya.
Sebab itu, dia menyebutnya omong kosong jika laporan TPF Munir hilang.
Baca Juga: Apa itu Arsenik? Racun Tak Berwujud yang Dipakai untuk Membunuh Munir di Udara
Dia pun mempertanyakan kalau itu mungkin saja cermin upaya dari penguasa dalam mengelak desakan.
"Pada hari laporan itu disampaikan, Presiden SBY membagikannya pada mereka," tuturnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @rachlannashidik.
"Mungkin omong kosong hilang itu cermin upaya penguasa mengelak desakan mengusut sekutunya sendiri?" tandasnya.
Baca Juga: 17 Tahun Kematian Munir, Berikut Fakta Kronologi di Balik Kematiannya
Cuitannya tersebut mendapat beberapa tanggapan dari netizen yang menyinggung penyerahan laporan di masa SBY.
Menurut netizen, jika laporan diserahkan pada masa SBY, maka dia yang menghilangkannya.
"Beda kalau diserahkan ke Jokowi, tentu Jokowi yang tanggung jawab," ucapnya.
Baca Juga: Pollycarpus Budihari Priyanto Meninggal, KASUM Tagih Keseriusan Pemerintah Tuntaskan Kasus Munir
Sementara itu, laporan hilangnya TPF Munir dikatakan oleh istri mendiang, Suciwati, pada 2019 lalu.
Dia menuding Kementerian Sekretariat Negara atas kehilangan TPF terkait kasus tewasnya Munir pada 2004.
Suciwati menyatakan kalau dia sudah mengatakan mengurus kasus sang suami ini memang tak mudah.
Baca Juga: Sudah 16 Tahun Kasus Pembunuhan Munir Belum Ada Titik Terang, KontraS: Terancam Ditutup 2 Tahun Lagi
Akan tetapi, dibuat berbelit-belit oleh pemerintah yang tak ingin kasus terungkap dan menuntaskannya.
SBY sendiri mengeluarkan Perpres Nomor 111 Tahun 2004 mengenai TPF meninggalnya Munir pada 23 November 2004.
Dokumen setelah investigasi sudah diserahkan ke SBY pada 24 Juni 2005 di Istana Negara, tetapi tak pernah dibuka ke publik.
Namun secara tiba-tiba, dokumen hasil investigasi tersebut dinyatakan hilang pada Februari 2016.***
