Network
PR BEKASI - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid sempat memberikan tanggapan soal tudingan PKI ingin menghentikan penayangan film G30S PKI.
Usman Hamid membantah film G30S PKI diputar selama Orde Baru lantaran film tersebut baru diproduksi pada tahun 1981.
Hal tersebut disampaikan Usman Hamid dalam acara Talkshow Rosi dan viral kembali di Twitter, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Rabu, 29 September 2021.
Baca Juga: LINK STREAMING Nonton Online Film Pengkhianatan G30S PKI, Tayang Malam Ini di MNC TV Pukul 19.30 WIB
"Film ini tidak benar kalau diputar selama Orde Baru. Film ini baru diproduksi tahun 1981 sampai ke tahun 1998," katanya.
Menurut Usman Hamid, pihak yang meminta penghentian penayangan film G30S PKI justru adalah Letjen TNI Muhammad Yunus Yosfiah.
Yunus Yosfiah diketahui menjabat sebagai Menteri Penerangan di masa kepemimpinan Presiden Habibie.
Baca Juga: Sinopsis dan Rangkuman Cerita Film Pengkhianatan G30S PKI: Kenang Perjuangan Pahlawan Revolusi
"Jadi, kalau dikatakan yang meminta penghentian film itu adalah PKI justru keliru," tuturnya.
Selain Yunus Yosfiah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Soedarsono di era Habibie juga sempat melakukan peninjauan ulang soal sejarah PKI di buku sekolah.
"Peninjauan ulang melalui satu tim khusus untuk memeriksa seluruh buku sejarah-sejarah sekolah yang dianggap mengandung muatan sejarah yang tidak benar," ucapnya.
Baca Juga: Diorama G30S PKI Hilang di Museum Kostrad, Said Didu: Itu Aset Negara, Bukan Asetnya Letjen AY Nasution
Usman Said menilai, pihak yang menuding PKI ingin membelokan sejarah ingin membangun insinuasi negatif tanpa dasar fakta.
"Apakah Pak Juwono adalah PKI? Bukan, orang terdidik dan Profesor. Apakah Pak Yunus Yosfiah PKI? Bukan, Jenderal Angkatan Darat," ujarnya.
Kemudian, Usman Said juga menyinggung soal pencabutan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme/marxisme.
Baca Juga: Chord Gitar Lagu Genjer Genjer, Lagu yang Dilarang Selepas Tragedi G30S PKI
"Itu Gus Dur yang mengajukan penghapusan TAP MPRS itu karena dianggap menjadi dasar untuk mendiskriminasi begitu banyak orang yang tidak salah tapi dianggap salah," katanya.
Oleh karena itu, Usman Said menegaskan bahwa pihak yang menuding PKI bangkit dari kubur justru telah membodohi masyarakat.
"Jadi, keliru membangun logika lompat-lompat seolah-olah yang meminta penghapusan TAP/MPR itu pasti keliru fatal. Itu membodohi masyarakat kita," ucapnya.
Baca Juga: Fadli Zon Komentari Film G30S PKI yang Akan Tayang di Televisi: Musuh Pancasila Adalah PKI!
Sebelumnya, eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkap ada indikasi penyusupan paham komunis dan PKI ke dalam tubuh TNI.
Walau acap kali dibantah oleh berbagai pihak, Gatot bersikeras bahwa paham komunis dan PKI ini masih ada sampai sekarang.
Gatot menegaskan, bukti nyata paham PKI ada di tubuh TNI adalah hilangnya sejumlah patung tokoh nasional di Museum Dharma Bhakti.***
