Network
Namun pihak yang mengklarifikasinya pun harus berkaitan dengan objek yang dituju Greenpeace, seperti Jokowi atau menteri-menterinya.
"Klarifikasi juga kan tergantung siapa yang dituju, ini yang dituju Presiden Jokowi yang melaporkan orang lain, kan aneh jadinya," ucapnya.
Jika Presiden Jokowi keberatan, kata Refly Harun, dia atau pihak istana seharusnya bisa mengajukan data sandingan untuk mengklarifikasi pernyataan Greenpeace soal deforestasi hutan Indonesia.
"Itu yang seharusnya ditempuh, ini tiba-tiba ada masyarakat yang nggak jelas juntrungannya, nggak ada kaitannya, tiba-tiba melaporkan dengan alasan dirugikan," tuturnya.
Baca Juga: Fadli Zon 'Disentil' Prabowo karena Sindir Jokowi, Fahri Hamzah: Wakil Rakyat Bukan Petugas Partai
Menurutnya, pihak kepolisian juga seharusnya lebih peka mengenai pelaporan-pelaporan semacam Husin Shihab ini.
Jangan lupa, sambung Refly Harun, bahwa Jenderal Sigit yang menjabat sebagai Kapolri saat ini tidak menginginkan hal-hal seperti ini berlanjut terus-menerus.
"Jadi hendaknya jangan menjadikan polisi sebagai musuh masyarakat hanya karena perilaku satu orang yang terus-menerus melaporkan karena perbedaan pendapat," ucapnya.
Apalagi menurutnya, yang dilaporkan adalah kegiatan-kegiatan jurnalisme. Maka dari itu Refly Harun meminta jika ada perbedaan pendapat ya silahkan ajukan hak jawab.
Baca Juga: Rincian Outfit Riding Presiden Jokowi Saat Jajal Sirkuit Mandalika, Sebagian Besar Buatan Jabar
