Network
PR BEKASI - Sebanyak 25 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lampung terindikasi menerima bansos sebesar Rp300.000.
Terkait itu, 25 ASN di Lampung tersebut terancam mendapat sanksi berupa pemotongan gaji.
Hal itu diungkapkan oleh mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu dalam akun Twitternya.
Baca Juga: Novel Baswedan Sebut Korupsi Bansos Kasus Paling Parah, Masih Banyak Pihak yang Belum Terungkap?
Said Didu mengatakan, pemotongan gaji tersebut adalah sebagai bentuk mengembalikan dana bansos sesuai dengan yang diterima oleh para ASN tersebut.
"Karena danaya ada, maka seluruh ASN penerima bansos harus mengembalikan dengan cara potong gaji mereka secara bertahap," ujar Said Didu dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Pikinran-Rakyat.com, Rabu, 24 November 2021.
Namun terkait 25 ASN menerima bansos itu, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini masih melakukan penyelidikan.
Pemprov Lampung menyebut bahwa ada beberapa faktor yang akan diselidiki kepada para ASN tersebut.
Para ASN itu, menerima bansos Rp300.000 merupakan unsur kesengajaan atau bukan.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, polemik para ASN menerima dana bansos baru diketahui pihaknya baru-baru ini.
Baca Juga: Kabar Buruk! BST Kemensos Tidak Lagi Dicairkan karena Alasan Ini, Risma Fokus Cairkan Dua Bansos Ini
Dirinya juga mengatakan belum menentukan sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada 25 ASN yang menerima bansos.
Pasalnya, Fahrizal mengatakan bahwa belum ada peraturan yang mengatur terkait sanksi yang diberikan kepada ASN yang menerima dana basnos.
Meski begitu, Fahrizal mengatakan jika para ASN harus mengembalikan uang yang memang bukan haknya.
*Artikel ini sebelumnya tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul 'Terima Dana Bansos, ASN Terancam Pemotongan Gaji'.***
