Network
/photo/2020/01/29/3553842508.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas penandatanganan kurang lebih 1.300 kontrak kerja sejumlah nasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran 2020.
Penandatanganan kontrak kerja dari 100 perwakilan pihak yang terlibat disaksikan langsung oleh dirinya bersamaan dengan acara peresmian terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Januari 2020 lalu.
"Saya sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, artinya anggaran modal yang ada di Kementerian PU bisa dilaksanakan programnya dalam awal-awal tahun ini," Ujar pria yang akrab disapa Jokowi ini seperti dikutip oleh Bekasi.Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara.
Baca Juga: Resmikan Terowongan Nanjung, Jokowi Klaim Dapat Efektif Atasi Banjir di Jabar
Kementerian PUPR telah melakukan lelang pengerjaan dini sejak awal November 2019 silam.
Langkah tersebut ditempuh kementerian sebagai upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2020 ini yang dapat dimulai dengan segera di awal tahun anggaran.
"Lelang itu lakukanlah seawal-awalnya, sedini mungkin, sehingga di awal Januari sudah bisa langsung kerja di lapangan, akhirnya nanti akan kita dapatkan kualitas konstruksi bangunan yang baik, tidak kita kejar-kejaran di akhir tahun, ini yang sudah berjalan sangat lama dan ingin kita hilangkan," terangnya.
Baca Juga: Khawatir Turut Terlular Virus Corona, Mahasiswa Asal Indonesia di Wuhan Butuh Masker dan Makanan
Sekedar diketahui, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR tahun 2020 tercatat mencapai Rp120 triliun.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan anggaran terbesar di mana anggaran yang ada tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur Indonesia secara merata.
"Itu memang dipakai untuk pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," ucapnya.
Baca Juga: Lakukan 2 Langkah Penting Saat Kehilangan Paspor di Luar Negeri
Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menyerukan agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan sedini mungkin dengan perencanaan waktu yang tepat.
Seperti saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019.
Pada 6 November 2019 lalu misalnya, mantan Wali Kota Solo ini bahkan menyebut pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan segera dan tepat waktu dapat menjadi pendorong serta penggerak perekonomian nasional.
Baca Juga: TVS Iqube, Motor Litrik Canggih dan Ramah Lingkungan
"Tantangan besar yang harus kita jawab adalah memastikan proses maupun timing pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi, harus seawal mungkin, Januari harus mulai belanja karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi," tutupnya.***
