Network
PIKIRAN RAKYAT - Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuai kritik dari berbagai kalangan, salah satu kritikannya datang dari Komnas Perempuan.
Menurut Komnas Perempuan, usulan RUU Ketahanan Keluarga tidak dibutuhkan hal tersebut dengan beberapa pertimbangan.
Pertimbangan Komnas Perempuan tersebut, pertama bahwa RUU ini akan memperbanyak timpang tindih hukum. Hal itu tercermin dari sejumlah banyak usulan tentang aturan dan norma yang merupakan pengulangan dari produk hukum yang telah ada.
Baca Juga: Terungkap, Kenapa Kita Jarang Melihat Kunang-kunang
Sementara itu menurut Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin menjelaskan bahwa Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh keluarga yang dijelaskan dalam naskah akademis RUU Ketahanan Keluarga hadir akibat lemahnya implementasi hukum dan kebijakan lain yang telah ada. Hal ini tampak dari usulan pengaturan yang bersifat programatik.
Karenanya, menurut Mariana fokus utama perbaikan dari persoalan-persoalan ini semestinya berada di atas percepatan implementasi hukum dan kebijakan nasional dan daerah serta penguatan peran kelembagaan pengampunya.
“Bukan dengan UU baru maupun dengan kelembagaan baru. Apalagi persoalan-persoalan yang merupakan tantangan nasional ini telah diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024,” kata Mariana sebagaimana dikutip dari situs resmi Komnas Perempuan.
Baca Juga: Terus Tunjukan Penampilan yang Stabil, Liverpool di Ambang Pecahkan Banyak Rekor
Selanjutnya, menurut Mariana, persoalan lain yang terkait kekerasan seksual dalam perkawinan dan keluarga secara lebih rinci telah disusun dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Dia menjelaskan bahwa upaya untuk menjamin perlindungan bagi perempuan (dan anak perempuan serta kelompok rentan lainnya di dalam keluarga) dari berbagai bentuk kekerasan seksual serta keberpihakan kepada korban, perlu diwujudkan dengan melanjutkan pembahasan dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera mungkin, sesuai dengan program legislasi nasional prioritas 2020.
