Network
Sementara itu, menurut Wakil Presiden MA’ruf Amin mengatakan pemerintah akan mengkaji seberapa penting rancangan undang-undang (RUU) tentang ketahanan keluarga yang diusulkan oleh DPR RI.
Baca Juga: Miliki Gejala Hampir Serupa, Berikut Perbedaan Infeksi Akibat Virus dan Bakteri
"Kami dari Pemerintah tentu melihat seberapa urgensinya, seberapa DPR memberikan landasan berpikirnya, buat apa, kemudian juga bagaimana tanggapan dan reaksi masyarakat," kata Ma'ruf Amin.
Mantan Ketua MUI itu mengatakan pihaknya akan meminta menteri-menteri terkait untuk mengkaji draf RUU tersebut, selain juga menanti tanggapan dari masyarakat.
"Kami akan menugaskan menteri terkait untuk membahas RUU itu. Jadi kami hanya merespon saja, baik dari inisiatif itu sendiri maupun juga tentu dari pendapat atau opini publik. Dan kami belum memberikan pendapat seperti apa," ucapnya.
Baca Juga: Kasus ke 90 Virus Corona di Singapura: Wanita Berusia 75 Tahun Tanpa Riwayat Perjalanan ke Tiongkok
RUU Ketahanan Keluarga merupakan usulan anggota legislatif secara perorangan yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas 2020. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmah mengatakan pihaknya akan melakukan sinkronisasi sebelum memutuskan untuk melanjutkan pembahasan draf tersebut.
Draf RUU tentang ketahanan keluarga menuai pro dan kontra, khususnya terkait legalisasi norma-norma sosial menjadi pasal di undang-undang. Dalam draf RUU tersebut antara lain diatur tentang kewajiban suami dan istri.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai RUU tersebut melegitimasi posisi perempuan sebagai kelompok di belakang sehingga mengabaikan hak asasi manusia (HAM).
Baca Juga: Update Terbaru Virus Corona, 12 Orang Tewas dan 61 Terjangkit di Iran
