Network
DPR menyebut seharusnya pemerintah mengoptimalkan terlebih dahulu anggaran yang bisa ditahan seperti pemindahan ibu kota dan pembangunan sejumlah infrastruktur di beberapa wilayah.
Baca Juga: Terima Rp 66,5 Miliar, Achmad Yurianto: Kami Gunakan untuk Keperluan Tenaga Medis
Mereka menilai keputusan untuk melakukan pelebaran defisit hanya bisa dilakukan dalam kondisi yang benar-benar mendesak dan bersifat memaksa.
Anggota Komisi XI DPR Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Achmad Hafiz Tohir mengatakan jika pemerintah sudah mengoptimalisasi anggaran pemindahan ibu kota dan pembangunan infrastruktur seharusnya tidak lagi terbesit strategi pelebaran defisit.
Lebih jauh lagi Achmad Hafiz Tohir juga mengaku dirinya tidak cukup yakin pendapatan dari pajak dan non pajak dalam 3 tahun ke depan akan mampu menutupi dampak defisit yang kini sedang dirancang pemerintah.***
