Network
PR BEKASI - Pengamat politik, Refly Harun, menanggapi pengakuan dari seseorang bernama Alex, yang mengaku pernah bekerja sebagai pendengung alias buzzer.
Alex mengaku bekerja jadi buzzer mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan bayaran Rp4 juta sebulan.
Terkait pengakuan Alex yang menjadi buzzer Ahok ini, Refly Harun mengaku kalau dia tidak merasa heran dan bahkan menganggapnya biasa saja.
Refly Harun, ahli hukum tata negara itu justru mempertanyakan, apakah praktek sebagai buzzer Ahok seperti itu merupakan tindakan yang legal dalam Pemilu.
Baca Juga: Lisa BLACKPINK Punya 'Kembaran', Anak Aishwarya Rai Curi Perhatian Netizen
Pasalnya, aksi seperti itu di negara lain masih dibolehkan. Contohnya menyebarkan hoaks, fitnah, atau dengan membuat ujaran kebencian.
Namun, di Indonesia, KPU tidak mengizinkan seorang lawan politik di Pemilu melakukan aksi hoaks terhadap lawannya.
Refly Harun mengatakan, kemungkinan di belakangnya masih terus dilakukan.
"Itu hanya ingin menunjukkan bahwa dalam kontestasi Pilkada, Pileg, Pilpres itu becek semuanya," ujarnya.
Baca Juga: Spoiler One Piece 1039, Kalahkan Kaido Kini Luffy Jadi Pembawa Zaman, Yamato Terdorong Api Kazenbo
"Jadi kita tidak bisa mengatakan satu pihak main bersih, pihak lain kotor, nggak bisa begitu," kata Refly.
Oleh karena itu, dia menyebut curang dan kurang dalam kontestasi Pemilu atau Pilkada adalah persoalan yang jamak.
Sebab itu, untuk ke depannya dia berpendapat harus lebih memperbaiki pemerintahan, baik dalam ranah Pilkada maupun Pemilu.
"Itu yang paling penting, termasuk mengatur bagaimana buzzer-buzzer ini. Apakah ini justified atau tidak harus jelas," ucapnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Baca Juga: Pamali di Tahun Baru Imlek! Ada 2 Warna yang Dilarang dan Jangan Keramas
Termasuk juga setelah Pemilu atau Pilkada selesai dilaksanakan, karena bagaimana bisa masyarakat masih terpecah belah usai kontestasi terlaksana.
"Jadi seolah-olah setelah Anies menang misalnya, kok terasa pembelahan itu masih terjadi. Setelah Jokowi menang, kok terasa pembelahan itu masih terjadi," katanya.
Dia mempertanyakan apakah itu semua merupakan gejala yang terjadi di masyarakat atau memang di negara, hal ini menurutnya harus ditemukan jawabannya.
"Tetapi kalau kita bicara mengenai kohesivitas sosial merekatkan kembali maka sesungguhnya kalau kohesivitas itu tidak bisa direkatkan kembali maka itu adalah kegagalan pemimpin yang terpilih. Siapapun dia di tingkat apapun dia," ujarnya.
Sebelumnya, pria bernama Alex mengaku sebagai buzzer Ahok yang dibayar sebesar Rp4 juta per bulan.
Dalam aksi sebagai buzzer, ada puluhan orang lainnya yang bekerja di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng dengan dibekali ponsel dan laptop untuk membuat ratusan akun palsu.
Terkait pengakuan dari mantan buzzer ini, Pikiran Rakyat Bekasi mencoba memastikan kebenarannya dari Ahok, tetapi tidak ada tanggapan yang diberikan.***
