Network
PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah elemen masyarakat mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya, Jatim Rabu, 27 Mei 2020, meminta pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Tahap III dihentikan karena dinilai banyak merugikan warga.
"Dasar perpanjangan ketiga PSBB karena penyebaran Virus Corona (COVID-19) tinggi kurang tepat. Sementara dampak dari PSBB I dan II banyak masyarakat jatuh miskin karena tidak bekerja tidak dijadikan acuan," kata inisiator Warga Surabaya menolak PSBB M. Sholeh saat di DPRD Surabaya.
Dikutip Pikiranrakyat-bekasi.com dari Antara Jumat, 29 Mei 2020 puluhan warga yang hadir di DPRD Surabaya tersebut meliputi perwakilan ojek daring, pedagang warung kopi, becak montor, buruh yang terkana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), warga Surabaya terdampak PSBB dan lainnya.
Baca Juga: Jelang Akhir Pekan, IHSG dan Nilai Tukar Rupiah Dibuka Melemah
Sholeh yang berprofesi sebagai advokat ini mengatakan bahwa pihaknya bukan tidak setuju dengan adanya PSBB, melainkan berdasarkan evaluasi pelaksanaan PSBB I dan II dinilai tidak berhasil karena selain penyebaran kasus positif Virus Corona masih tinggi, banyak warga secara ekonomi dirugikan.
"Faktanya PSBB juga tidak diimbangi adanya bantuan sosial secara merata dan advokasi. Kita minta PSBB dihentikan," ujarnya.
Sebagai solusi, lanjut Sholeh, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkot Surabaya melaksanakan gagasan Presiden Joko Widodo terkait new normal atau tatanan kehidupan baru dalam menghadapi COVID-19.
Baca Juga: Khawatir Jumlah Kasus Positif Virus Corona Jelang New Normal, Wali Kota Bekasi: Jangan Takut
Melalui DPRD Surabaya, Sholeh meminta agar PSBB Surabaya Tahap III dihentikan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah.
Perwakilan pedagang kuliner Surabaya Andi Setiawan mengatakan semenjak PSBB I dan II diberhentikan banyak pedagang merugi karena sepi pengunjung. Untuk itu, ia berharap agar PSBB III dihentikan.
"Kami minta tolong DPRD Surabaya memperhatikan nasib rakyat kecil," ucapnya.
Baca Juga: Italia Dikabarkan Sudah Temukan Obat Virus Corona, Simak Faktanya
Hal sama juga dikatakan perwakilan ojek daring Herry Rimantara. Ia mengatakan semenjak adanya PSBB, banyak ojek daring tidak menerima orderan.
"Bagaimana dapat orderan. Order makanan saja dibatasi hingga pukul 21.00 WIB," tuturnya.
Mendapati hal itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menemui perwakilan elemen masyarakat di halaman depan gedung DPRD Surabaya.
Baca Juga: Dukung Penerapan New Normal, PT KCI Keluarkan Aturan Baru Bagi Pengguna KRL
"Kami siap menampung aspirasi. DPRD Surabaya selama ini tidak berdiam diri melainkan sudah melakukan sejumlah rapat virtual di komisi-komisi untuk mencari jalan tengah," paparnya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap warga yang menolak PSBB III bisa mengirim surat ke DPRD Surabaya agar bisa ditindaklajuti.
"Kami akan serahkan laporan itu sesuai tupoksi di masing-masing komisi." imbuhnya.***
