Network
PR BEKASI - Menjelang Idul Adha 1443 pada awal bulan Juli 2022, Pemerintah menjamin ketersediaan hewan kurban bagi masyarakat.
Oleh karena itu Pemerintah akan mempercepat penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kini marak terjadi pada hewan ternak di Indonesia.
Pemerintah bersama dengan TNI/Polri beserta instansi membentuk Gugus Tunas Penanganan Virus PMK demi melakukan upaya maksimal dalam penanganan PMK.
Dikutip oleh PikiranRakyat-Bekasi.com dari AntaraNews, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa Presiden meminta kepadanya untuk menangani masalah sampai mikro, seperti penanganan pandemi Covid-19, karena hal itu sangat mempengaruhi perekonomian rakyat.
"Kami akan terus mengawasi secara mingguan dan mengikuti secara teknis," kata Airlangga.
Hal itu dia ungkapkan saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Terbatas (Rekortas) terkait penanganan dan pengendalian PMK yang digelar secara daring pada Rabu lalu.
Selain itu, Pusat Veteriner Farma Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan upaya dengan cara membatasi lalu lintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, dan desinfektan ke daerah, serta membuat dan menyiapkan vaksin darurat (impor tiga dosis).
Kemudian, dilakukan pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan sebanyak 17.050 orang, sosialisasi dan komunikasi publik, serta kerja sama dengan TNI, Polri, Pemda, dan pihak terkait.
Baca Juga: Naik Mulai Besok, Harga Tiket Film Jurassic World Dominion di Bioskop Cirebon 9-12 Juni 2022
Airlangga pada Rakortas mengarahkan agar vaksinasi pada hewan lebih diperbanyak agar tidak sampai menularkan hewan yang lain, mengingat populasinya yang sangat banyak saat ini dan dibutuhkan untuk hewan kurban.
Selain itu, Airlangga menyarankan juga agar tes kesehatan untuk sapi diadakan, supaya data yang didapat benar-benar valid, bukan hanya berdasarkan penglihatan mata.
“Pak Mentan, tolong juga diidentifikasi para peternak yang terkena dampak dari adanya penyakit ini dan kami akan meminta restrukturisasi awal, terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam 163 kabupaten/kota,” katanya.
Agar memudahkan proses penanganan PMK, Airlangga meminta Kementan dan lembaga terkait untuk menyegerakan pendistribusian obat dan surat keterangan kesehatan hewan.
Baca Juga: Taxi Driver Season 2 Segera Rilis, Lee Jae Hoon Cs Siap Menyapa Penggemar pada Awal Tahun 2023
"Untuk itu, perlu dibuat Instruksi Dalam Negeri (InMendagri) kepada 18 provinsi dan 163 kabupaten/kota agar mempercepat penanganan virus, itulah pentingnya penanganan secara mikro," ucap Airlangga menambahkan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kakorbinmas Baharkam Polri, dan Ketua Komisi Fatwa-Majelis Ulama Indonesia mendukung semua arahan Menko Airlangga dan akan segera menindaklanjuti hasil Rakortas.
Adapun perangkat pemerintah daerah yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Timur juga sepakat bergerak cepat menangani dan mengendalikan PMK ini lantaran wabah berdampak langsung kepada perekonomian rakyat, terutama bagi para peternak.***
